LombokFokus|Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tercatat sebagai daerah penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelima terbesar di Indonesia. Guna memastikan perlindungan dan pemberdayaan maksimal bagi para pahlawan devisa itu, Rabu (11/12/2024), Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding di Pendopo Gubernur NTB.
Rakor itu dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin, dihadiri perwakilan Forkopimda dan jajaran Pemprov NTB serta berbagai pihak terkait. Fokus utama rakor yakni memperkuat tata kelola PMI dari hulu ke hilir, meningkatkan perlindungan, dan memastikan penempatan PMI terampil yang aman dan berkualitas.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Hassanudin menyampaikan tingginya animo masyarakat NTB menjadi PMI sebagai perhatian khusus. Dimana Pemprov NTB terus berupaya melindungi hak-hak PMI, dengan beberapa langkah strategis seperti penguatan keterampilan calon PMI, sosialisasi dan pembentukan tim pencegahan PMI non-prosedural.
Disebutkan, langkah strategis Pemprov NTB lainnya, yakni pembukaan sistem penempatan satu kanal khusus untuk Arab Saudi, dan pembentukan pusat informasi PMI di desa-desa yang menjadi kantong PMI, dengan melibatkan posyandu keluarga.
“Saya sangat berterimakasih atas perhatian dari Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap persoalan ini. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa mengurangi kasus eksploitasi, human trafficking, dan TPPO,” jelas Hassanudin.
Sementara Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan jika Rakor tersebut menjadi penting, mengingat NTB sebagai salah satu provinsi pengirim PMI terbesar di Indonesia. Rakor juga digelar sebagai persiapan menyambut Hari Migran Internasional, yang jatuh pada 18 Desember mendatang.
“Kami hadir untuk memperkenalkan kementerian baru ini, sekaligus membangun ekosistem pengiriman PMI yang aman, nyaman, dan terlindungi. Harapannya, berangkat sebagai migran, pulang sebagai juragan,” kata Abdul Kadir.
Langkah-langkah itu diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi PMI, sekaligus menciptakan sistem yang mendukung PMI dalam menggapai cita-cita, yang menjadi kebanggaan bagi NTB dan Indonesia.(red)
