 |
| Suasana Hearing GP ANSOR Lombok Tengah Bersama Tim PANSUS COVID-19 DPRD Lombok Tengah |
 |
Praya | Menyoal penanganan Covid-19 yang menuai polemik, GP. Ansor Lombok Tengah langsung berkonsultasi dengan Pansus Covid-19 DPRD Lombok Tengah. Konsultasi ini dilakukan karena adanya berbagai persoalan terkait penanganan Covid-19. Wahyu Satriadi mengatakan, hearing dengan Pansus Covid-19 DPRD Loteng adalah salah satu cara kami untuk bisa lebih mengetahui dan menyampaikan keluh-kesah warga selama ini.
Hearing GP. Ansor Loteng diterima langsung oleh ketua Pansus Suhaimy, SH dan beberapa anggota pansus lainya. Dalam sambutannya, Suhaimy mengatakan menyambut baik kedatangan GP. Ansor Lombok Tengah. “Silahkan sampaikan apa yang menjadi keluhan warga dan kami siap menerima masukan mengenai cara dan bentuk penanganan Covid-19 di Lombok Tengah”, kata Suhaimy. Suhaimy yang juga ketua DPC PDIP Loteng tersebut mengatakan, berpikir dan bekerja bersama-sama jauh lebih baik ketimbang sendirian yang berpotensi mudharat.
Juru bicara yang juga ketua GP. Ansor Lombok Tengah menyampaikan soal kelanjutan program JPS Bersatu. “Warga bertanya kapan penyaluran tahap kedua dan ketiga JPS Bersatu. Kok ngilang?”, tanyanya. “Penerima manfaat cuman baru diberikan sekali, terus yang tersisa kapan?”, tambahnya. Peserta hearing juga mempertanyakan soal mekanisme JPS Bersatu perluasan berupa bantuan pangan. “Apakah ini pengganti JPS Bersatu tunai sehingga mandek sampai saat ini”, tanya Yudi.
Peserta hearing juga mempertanyakan soal rapid test, apakah ini harus dilaksanakan karena dinilai biayanya sangat mahal. “Masak rapid test 400 sampai 500 ribu perorang sedangkan kadaluarsanya cuman 3 hari”. Ungkap Wahyu. “Rapid test ini adalah program sia-sia, karena hanya untuk mengetes immune atau kekuatan anti body seseorang”, ungkap Wahyu. “Rapid tes nggak ada hubungannya dengan Covid-19, kenapa pemda tidak sekali-kali melakukan swab saja sekalian”, imbuh Wahyu. Rapid test yang kabarnya akan diadakan pemkab Loteng hanya akan menghambur-hamburkan uang saja. “Anggarannya pasti besar dan berpotensi akan menjadi bancakan dan dikorup”, ketus Wahyu.
Diakhir hearing, Wahyu Satriadi mengatakan bahwa GP. Ansor Loteng mendukung segala upaya Pansus DPRD Loteng untuk mengawal setiap tahapan penanganan Covid-19 di Lombok Tengah. “Pemkab khususnya gugus tugas mesti dikawal agar tidak salah-salah dalam menentukan kebijakan. Karena kalau sendiri-sendiri itu potensi khilafnya sangat tinggi”, tegas Wahyu. “Anggaran Covid-19 ini banyak, karena banyak jangan sampai jadi mudharat dan menjadi ladang korupsi baru”, tegas Wahyu menutup diskusi.
