Verification: 27a3a887773ff714
banner 120x600
banner 120x600
Hukrim  

Pelapor dan Tersangka Ancang-ancang KPK-kan PPK BPS NTB

Pelapor dan Tersangka Ancang-ancang KPK-kan PPK BPS NTB
Kuasa hukum dan keluarga tersangka mempertemukan pelapor (paling kiri) sebagai supllier PT. TUC untuk mediasi
Sabolah

Lombok Fokus | Mataram – Perkembangan baru kasus dugaan penipuan oleh Direktur PT. Trikarya Utama Cendana (TUC) inisial MA, yang dilaporkan supllier (rekanan/subkon) inisial HB yang ditangani Subdit I Ditreskrimum Polda NTB, terkuak dugaan keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK proyek pembangunan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pelapor dan tersangka berencana membawa kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Resandi selaku perwakilan PT. TUC didampingi kuasa hukum tersangka usai mempertemukan pelapor dengan tersangka, Kamis (30/6/2022) siang, mengatakan bahwa dalam mediasi terungkap adanya dugaan keterlibatan PPK Proyek Pembangnan BPS.

BANK NTB Syariah

“Beberapa kali mediasi semua masalah mulai cair, mudah-mudahan dalam waktu dekat antara kami dan pihak pelapor ada titik temu atau kesepakatan, yang jelas kami menemukan beberapa kejanggalan yang diduga dilakukan PPK BPS NTB. Bahkan tadi pelapor juga merasa jadi korban dalam proyek ini,” kata Resandi.

“Kalau tidak ada itikad baik dari PPK, kami berencana membawa kasus ini ke KPK, kami akan bongkar mulai awal hingga dana retensi yang tidak dicairkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan berbicara kepada media, Resandi yang juga keluarga tersangka menyampaikan, kronologi dana retensi yang hingga saat ini tidak dicairkan termasuk pemblokiran bank garansi jaminan pemeliharaan. Dimana saat mendatangi Kantor BPS untuk melakukan klarifikasi terkait project tersebut, pihaknya mendapatkan informasi bahwa uang retensi tidak dapat dicairkan karena telah dikembalikan ke negara.

“Infonya dikembalikan ke negara, kalau setahu saya uang retensi itu kalau di akhir tahun tidak bisa dikembalikan ke negara, karena akan menjadi atau menimbulkan pertanyaan, akan ada yang terasa janggal juga kalau memang dikembalikan ke negara,” ujarnya.

READ  Keterangan Warek III UIN MATARAM Saat Terjadi Pengrusakan Gedung Baru.

“Di akhir tahun itu wajib dicairkan atau diberikan ke kami selaku kontraktor, tapi tidak dilakukan,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Resandi, terdapat pula dugaan kebohongan yang dilakukan pihak PPK BPS NTB saat itu, dimana tidak dicairkannya uang retensi alias dikembalikan ke negara dikarenakan tersangka tidak dapat dihubungi.

“Katanya dari tanggal 12 Desember 2021 itu Angga (sapaan untuk tersangka MA, red) tidak bisa dikonfirmasi, sedangkan posisi beliau pada saat itu masih di Lombok, untuk mengejar penyelesaian pembangunan fisiknya,” tuturnya.

Selanjutnya, pihak PPK BPS NTB juga menginfokan bahwa telah mengirim email ke Direktur PT. TUC, untuk dapat hadir di Kantor BPS NTB terkait masalah uang retensi namun tidak dihadiri.

“Pada 22 Desember Angga balik ke Makasar via Jakarta, baru tiba di Makasar tanggal 23 Desember 2021 karena mau melakukan akad nikah. Nah, pada saat tanggal 23 tiba di Makassar diinfokan bahwa harus berangkat tanggal 24 ke Lombok. Bagaimana bisa karena kita baru tiba di Makassar dan itu kita diinfokan melalui Direktur Utama Muhammad Anugerah,” bebernya.

“Pada saat pulang ke Makassar itu memang ada masalah juga, hp-nya Angga hilang di Cengkareng, karena kan pesawatnya via Jakarta di situ mungkin tidak bisa dilakukan konfirmasi ke perusahaan dan segala macam oleh dari BPS atau PPK,” lanjut Resandi.

Sementara kuasa hukum Lalu Anton Hariawan, S.H., M.H. menegaskan, pihaknya telah memegang semua dokumen termasuk dokumen percakapan kliennya dengan pihak PPK BPS NTB.

“Kita akan selesaikan satu-satu dulu, kita juga sudah ada komunikasi dengan pihak pelapor dan kuasa hukum pelapor. Kami tetap lebih mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian setiap permasalahan atau kasus,” ujarnya.

READ  Kodim Sumbawa Bersama KPH Batu Lanteh Amankan BB di Hutan Jati Semamung

Menurut advokat “Banteng Keadilan” itu, dalam kasus yang ditanganinya kali ini melibatkan banyak orang di belakang pelapor. Dimana ada hak-hak buruh/pekerja yang harus dibayarkan.

“Bagi kami para advokat, memenjarakan orang itu nomor ke-100 sekian. Pun kaitannya dengan PPK BPS NTB yang ada dugaan keterlibatannya. Kami berharap bisa kooperatif dan memikirkan hak-hak orang banyak,” ucap Lalu Anton.

“Tapi kalau itu tidak bisa tercapai, maka dengan berat hati kasus ini kami bawa ke KPK. Klien kami tadi bilang kalau hancur, lebur bersama sekalian,” tegasnya.

Untuk diketahui bahwa setelah dilakukan penelusuran, Pejabat PPK proyek pembangunan Kantor BPS NTB, saat ini telah dipindahtugaskan selaku Kepala Kantor BPS Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Akankah ini sebagai indikasi BPS NTB cuci tangan seperti celetuk kuasa hukum, atau akankah ada target baru di KSB? (Djr/red)

Facebook

Sabolah
banner 120x600
Sabolah

Tinggalkan Balasan

Sabolah
Subscribe for notification