MATARAM — Pemerintahan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) memasuki 100 hari masa kerja. Peringatan itu direspons publik dengan beragam ekspresi dalam Mimbar Bebas yang digelar Pojok NTB dan Mi6 di Tuwa Kawa Coffee Roastery, Ahad malam (1/6/2025).
Acara ini menjadi ajang terbuka bagi berbagai elemen—dari akademisi, politisi, aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga lembaga negara—untuk menyampaikan harapan, kritik, hingga kekhawatiran terhadap arah kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Ketua Panitia Hendra Kusuma mengingatkan bahwa 100 hari bukan ukuran final, namun penting sebagai momentum evaluasi awal. Hal senada disampaikan Direktur Pojok NTB, Muhammad Fihiruddin. Ia menilai, mimbar bebas ini adalah kompas awal kepemimpinan dan ajang penilaian objektif dari publik.
“Secara pribadi, saya melihat NTB seperti berjalan autopilot. Kita butuh pemimpin yang berani dan tegas ambil keputusan, bukan hanya bicara ‘akan dan akan’,” tegas Fihiruddin.
Ekonom: Belum Terlihat Arah Kebijakan Jelas
Ekonom senior Universitas Mataram, Dr. Iwan Harsono, mengkritik belum tampaknya arah kebijakan konkret yang dijalankan dalam 100 hari pemerintahan.
“Rakyat sudah beri mandat melalui visi-misi. Tapi hingga kini belum terlihat bagaimana visi-misi itu akan diwujudkan,” ujarnya.
Ia juga mengkritik jargon meritokrasi yang digaungkan Iqbal-Dinda. Menurutnya, itu bukan program unggulan, melainkan kewajiban yang sudah diatur Undang-Undang.
Sorotan DPRD: Gebrakan Diperlukan, Bukan Seremoni
Anggota Komisi III DPRD NTB, Raden Nuna Abriadi, menyoroti pentingnya langkah konkret. Ia bahkan menyinggung data produksi pangan yang dianggap tak sesuai fakta di lapangan.
“Katanya 10 sampai 12 ton per hektare, tapi kenyataannya 6 ton. Ini retorika untuk menyenangkan pusat?” sindirnya.
Nuna juga membela Bank NTB Syariah yang sempat disorot negatif oleh pemerintah.
Ombudsman: Pelayanan Publik Masih Bermasalah
Kepala Perwakilan Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan persoalan dasar seperti KTP, pendidikan, dan perizinan.
“Banyak dinas masih zona kuning dalam penilaian kepatuhan,” ungkapnya.
WALHI: NTB Hadapi Degradasi Lingkungan Serius
Eksekutif Daerah WALHI NTB, Amri Nuryadin, menegaskan pentingnya sikap politik Iqbal-Dinda dalam menyikapi degradasi lingkungan dan maraknya tambang ilegal.
“355 IUP di atas lahan 219 ribu hektare adalah bom waktu. Kami tidak menuntut implementasi, tapi sikap tegas dan jelas,” tegasnya.
Ia juga meminta diversifikasi komoditas pertanian, mengingat dominasi jagung yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lahan.
Aktivis Perempuan: Pemerintah Belum Berpihak pada Perempuan dan Anak
Aktivis perempuan sekaligus mahasiswa, Ni Putu Virgi Eka Ayu Rasta, menilai belum ada kebijakan konkret di sektor pendidikan. Ia juga mengkritisi rencana peleburan DP3AP2KB ke dalam Dinas Sosial.
“Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual, peleburan ini langkah mundur,” katanya.
Pandangan Lain: Optimisme dan Ajakan Bersabar
Plt Ketua PSI NTB Ahmad Ziadi mengajak publik melihat masa 100 hari sebagai tahap awal. Ia meyakini janji politik akan terealisasi.
Sementara itu, Anggota DPRD NTB dari Fraksi NasDem, Lalu Arif Rahman Hakim, menekankan pentingnya evaluasi berbasis parameter yang jelas, seperti realisasi anggaran dan dampak sosial.
Ketua KNPI NTB, Taupik Hidayat, mengkritik pola komunikasi Gubernur yang dinilai lamban merespons organisasi kepemudaan. Ia membandingkan Iqbal dengan gubernur di daerah lain yang dinilai lebih cepat dan terbuka.
Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah alias Aji Maman (PAN), menilai sejumlah program prioritas mulai dikerjakan, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pariwisata mendunia. Ia juga mendukung langkah perampingan OPD.
Penutup: Pemeriksaan Konsistensi Ide dan Gagasan
Anggota DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi (NasDem), dalam pernyataan penutupnya menyebut bahwa masa 100 hari mesti dimaknai sebagai landasan awal yang akan menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan.
“Kita akan memeriksa konsistensi ini dalam jangka panjang,” katanya.
Acara ini dinilai sebagai forum demokratis yang membuka ruang kritik dan apresiasi secara setara terhadap pemerintahan baru. Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwan S mengatakan:
“100 hari memang bukan waktu lama. Tapi cukup untuk menunjukkan arah dan niat. Fondasi perubahan harusnya mulai terlihat.”
