Lombok Fokus|Mataram – Penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas (ZI) menuju di internal Kanwil Kemenkumham NTB, Selasa (24/1/2023) siang, mendapat apresiasi stakeholder Provindi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang menyaksikan penandatanganan, mengungkapkan apresiasi terhadap komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) NTB, dalam membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kanwil Kemenkumham NTB. Penandatanganan komitmen dari Kanwil Kemenkumham NTB dalam pembangunan zona integritas ini,” ungkap Wagub NTB.
“Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru dimulai, tetapi ini peneguhan daripada komitmen Kanwil Kemenkumham NTB, untuk pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” lanjutnya.
Menurut Wagub NTB, capaian kinerja Kanwil Kemenkumham NTB terus menunjukkan grafik peningkatan, baik terkait perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana hingga menyasar program layanan.
“Seluruh instansi vertikal termasuk Kanwil Kemenkumham NTB adalah pelayan masyarakat, saya melihat pelayanan di sini (Kemenkumham NTB dan jajaran, red) sudah semakin baik, pencanangan zona integritas hari ini merupakan wujud komitmen dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
“Saya harap ke depannya akan semakin meningkat,” tandas Wagub NTB.
Wagub NTB sapaan Hj. Rohmi itu juga menuturkan pengalaman pribadinya, saat mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Mataram yang merupakan satuan kerja (satker) Kanwil Kemenkumham NTB.
“Beberapa waktu yang lalu saya ada perpanjangan paspor. Alhamdulillah, pelayanannya sangat-sangat baik terutama dengan adanya layanan yang online. Ini sangat-sangat kami apresiasi,” katanya.
Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, yang juga turut hadir menyaksikan penandatangan komitmen pembangunan zona integritas, oleh Kepala dan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kanwil Kemenkumham NTB, menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham NTB.
“Intinya adalah membuka sharing dengan berkomunikasi, demi mengedepankan pelayanan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar bisa membangun sistem pelayanan publik yang baik,” tuturnya.
Selain itu Dwi juga mengatakan jika penandatanganan komitmen zona integritas itu, sebagai satu langkah dalam mewujudkan dampak integrasi Kanwil Kemenkumham NTB, dalam pelayanan publik yang bebas korupsi serta untuk membangun mutu penyelenggaraan layanan publik.
“Artinya, Kanwil Kemenkumham NTB ingin menunjukkan bagaimana bisa membuktikan bahwa pelayan publik kita memang baik. Ini juga sesuai dengan komitmen kita di dalam membangun integritas yang bebas korupsi. Saya kira itu,” sebutnya. (Djr)
