Lombok Fokus|Mataram – Capaian kinerja cemerlang tahun sebelumnya, yang berhasil diraih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak serta merta menjadikan institusi verikal itu puas dan stagnan. Pasalnya, sebagai salah sau instansi layanan publik, Selasa (24/1/2023), Kanwil Kemenkumham NTB memperkuat komitmen pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB Romi Yudianto menegaskan, penandatanganan komitmen itu sebagai wujud keseriusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah.
“Targetnya adalah tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, red) serta peningkatan pelayanan publik,” ungkapnya.
Dikatakan, penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas Kanwil Kemenkumham NTB, sebagi implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB), tentang Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Jadi, setiap institusi pemerintah setiap tahun harus membuat komitmen zona integritas, mulai dari pimpinan hingga cleaning service, sehingga tidak ada celah pelanggaran,” tandas Romi.
Pihaknya optimis dengan komitmen membangun zona integritas tersebut, meskipun di tahun 2023 tantangan semakin berat, Kanwil Kemenkumham beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) binaan dapat meraih predikat WBK/WBBM.
“Saya mengapresiasi jajaran atas pembangunan zona integritas yang sudah berjalan. Meskipun kami telah meraih banyak capaian di tahun sebelumnya, namun keinginan untuk selalu memperbaiki diri terutama pada sektor pelayanan akan selalu ada,” tegasnya.
Sementara Wakil Gubernur (Wagub) NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang menyaksikan penandatanganan, mengungkapkan apresiasi terhadap komitmen Kanwil Kemenkumham NTB, dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM.
“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Kanwil Kemenkumham NTB. Penandatanganan komitmen dari Kanwil Kemenkumham NTB dalam pembangunan zona integritas ini,” ungkap Wagub NTB.
“Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru dimulai, tetapi ini peneguhan daripada komitmen Kanwil Kemenkumham NTB, untuk pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” lanjutnya.
Sedangkan Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, yang juga turut hadir menyaksikan penandatangan komitmen pembangunan zona integritas, oleh Kepala dan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kanwil Kemenkumham NTB, menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham NTB.
“Intinya adalah membuka sharing dengan berkomunikasi, demi mengedepankan pelayanan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar bisa membangun sistem pelayanan publik yang baik,” tuturnya. (Djr)
