Mataram – Koalisi Masyarakat Sipil NTB, melalui ketuanya, Dian Sandi Utama, menyampaikan pernyataan sikap terkait belum terlaksananya program makan bergizi gratis di NTB, meskipun program ini sudah mulai berjalan di sejumlah daerah lain di Indonesia sejak Senin, 6 Januari 2025.
“Program ini seharusnya sudah berjalan serentak, namun di NTB, hingga hari keempat, belum ada tanda-tanda pelaksanaannya. Pj Gubernur NTB pun belum memberikan pernyataan resmi terkait apa yang terjadi. Malah kemarin, ada pernyataan dari Kadis Dikbud Aidy Furqon, yang kami pertanyakan kapasitasnya, karena program ini menyasar anak TK/PAUD dan SD, bukan SMA/SMK yang menjadi tanggung jawab beliau,” ujar Dian, Kamis (9/1/2025).
Dian menyoroti dampak serius dari keterlambatan ini. Menurutnya, jika diasumsikan ada 10 ribu anak penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan Rp30 ribu per hari, maka dalam empat hari, anak-anak NTB telah kehilangan hak sebesar Rp1,2 miliar.
“Besok, hari kelima, angka ini akan bertambah Rp300 juta lagi, dan terus berlanjut jika tidak ada langkah cepat dari pemerintah. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak anak-anak NTB,” tegasnya.
Dian juga mempertanyakan sikap sejumlah tokoh yang biasanya vokal terhadap persoalan di lingkup Pemprov NTB, tetapi kini justru memilih bungkam. Salah satunya adalah Wirawan, yang dikenal sering memberikan kritik, namun kali ini tidak memberikan tanggapan apa pun.
“Pak Wirawan, yang biasanya cerewet soal problem Pemprov, sekarang ikut membisu. Jika Pj Gubernur NTB tidak mampu menjalankan program ini, sebaiknya beliau melapor ke Presiden agar Presiden menyiapkan pengganti yang lebih kompeten,” ujar Dian.
Koalisi Masyarakat Sipil NTB mendesak agar Pemprov segera memberikan klarifikasi resmi dan memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesegera mungkin.
“Program makan bergizi gratis ini sangat penting untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka menjadi korban dari lemahnya koordinasi pemerintah. Pemprov NTB harus bertindak cepat dan bertanggung jawab,” tegas Dian.
Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat atas lambannya respons pemerintah dan mendesak adanya langkah konkret untuk memulihkan hak anak-anak NTB dalam program yang telah direncanakan pemerintah pusat.