Verification: 27a3a887773ff714

Ketua PMII UNRAM : UU Omnibus Law Mencederai Hati Nurani Rakyat

  • Bagikan
Sabolah
Ketua PMII UNRAM : UU Omnibus Law Mencederai Hati Nurani Rakyat
Pengurus PMII komisariat Unram Bersama Ketua PC PMII Mataram
MATARAM | Disaat Masyarakat Indonesia membutuhkan konsistensi dan konsentrasi pemerintah dalam mengatasi problem pandemi covid-19 (Corona), justru pemerintah dalam hal ini DPR RI mengesahkan UU Omnibus Law yang menyayat hati nurani rakyat.
Sesuai dengan Data dan Fakta yang ada, peningkatan jumlah jiwa yang terpapar Covid-19 semakin meningkat, sehingga membutuhkan pengatasian secara intensif yang dilakukan oleh pemerintah demi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia dari terpapar nya pandemik covid-19. Tapi yang kita lihat hari ini malah sebaliknya Pemerintah mengambil peluang, keuntungan dan memanfaatkan situasi dan kondisi di tengah masyarakat tertekan dengan adanya wabah tapi pemerintah mengesahkan UU Omnibus Law yang menurut kajian kader PMII UNRAM tidak berpihak pada masyarakat sehingga menghadirkan kontroversi di kalangan Masyarakat Indonesia.
UU Omnibus Law itu melibas beberapa aturan dan dijadikan satu, Omnibus Law ini sendiri cocok di Negara yg menganut sistem Anglo Saxon , bukan eropa Kontinetal seperti Negara Indonesia.
“Menurut Kajian Kami di PMII UNRAM,
ada indikasi yang mengarah pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu dengan di sahkannya UU Omnibus Law itu sendiri. karena kejahatan yg paling sempurna adalah dengan adanya (Kriminogen), Artinya bisa saja UU ini dipesan oleh pihak tertentu yg berkepentingan sehingga UU Omnibus Law ini di sahkan oleh Pemerintah”, Ungkap M. Rivaldi Harjian (Ketua PMII Komisariat Universitas Mataram).
Di DPR RI sebagaimana yg diketahui, hanya ada 2 Fraksi yang menolak dengan di sahkannya UU Omnibus Law tersebut dan kita sebut saja itu dari fraksi (Partai Demokrat dan PKS), Artinya secara Kuantitas kalah jumlah sehingga implikasinya UU tersebut akan tetap disahkan dan berlaku di Negara Indonesia, karena Mayoritas Parlemen hari ini pro terhadap pemerintah Dan bukan pada masyarakat-masyarakat lecil.
“Menurut Kami di PMII UNRAM hanya Parlemen jalanan sebagai Garda terahir yg menentukan dengan di sahkan UU Omnibus Law itu sendiri. Buruh, Masyarakat, Mahasiswa dan seluruh elemen dan lapisan yg lain harus bersatu dengan Cara yg Konstitusional, dan dijalananpun adalah cara yang sah ketika penyampaian pendapat sesuai UU”, Tambahnya.
“Kami mengecam pemerintah supaya UU Omnibus Law itu di batalkan karena menurut kajian Kami, UU Omnibus Law itu sendiri merusak Nilai-Nilai Demokrasi yang ada di Negara Indonesia karena tidak berpihak pada masyarakat kecil”, Pungkasnya didepan awak media lombokfokus.com. Selasa, 06/10/2020.





www.lombokfokus.com

Facebook

READ  Tim Puma Polres Loteng Amankan Terduga Pelaku Curas
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification
Refleksi HANI, Wartiah dan Rumah Aspirasi Gelar Loma Video Kreatif Mantan Wakil Gubernur NTB Wafat Aksi Joget Tiktok di Lombok Viral