Verification: 27a3a887773ff714

Industri Tembakau Minta Cukai Tak Naik 

  • Bagikan
Industri Tembakau Minta Cukai Tak Naik 
Sabolah

Jakarta – Industri rokok meminta kepada pemerintah agar tarif cukai industri hasil tembakau (IHT) pada tahun 2022 tidak naik atau tarif cukainya tetap seperti pada 2021 ini.

Hal tersebut diungkapkan lagi oleh Pengurus GAPPRI di Jakarta, Rabu (15/9), menyusul surat permohonan Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) kepada Presiden Joko Widodo tertanggal 9 Agustus 2021, Nomor D.0831/P.GAPPRI/VIII/2021.

BANK NTB Syariah

Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan mengatakan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (12/08/21), sebagai wadah konfederasi industri hasil tembakau jenis produk khas kretek, yang beranggotakan pabrikan golongan I (besar), golongan II (menengah), dan golongan III (kecil), GAPPRI merasa berkewajiban menyampaikan aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia mengenai situasi penjualan produk IHT khususnya kretek yang terpuruk sejak tahun 2020 akibat 3 faktor utama.

Pertama, adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang sangat tinggi di tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan 23 persen dan kenaikan cukai tahun 2021 dengan rata-rata kenaikan 12,5 persen.

Faktor kedua, daya beli masyarakat turun sepanjang tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini sangat memukul industri karena terjadi banyak penurunan, baik dari sisi bahan baku, produksi hingga omzet.

“GAPPRI memprediksi penurunan produksi tahun 2021 lebih kurang negatif 15 persen. Tren produksi negatif ini akan semakin memperparah kondisi IHT nasional sehingga akan berpengaruh pada penerimaan negara,” tegas Henry Najoan.

Faktor ketiga, peredaran rokok ilegal meningkat pesat yang menggerus pangsa pasar rokok legal yang relatif mahal sebagai dampak kenaikan cukai sangat tinggi.

“Kajian resmi kami menyebutkan bahwa peredaran rokok ilegal di pasar saat ini telah mencapai 15 persen dari produksi rokok nasional,” imbuh Henry Najoan. Dan illegal ini tidak membayar cukai.

READ  Pelatihan GRATIS “Konsep Dasar Penggunaan Kosmetika"

Pada sisi lain, menurut Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas Pungkas Bajuri, untuk menurunkan prevalensi merokok ini pemerintah telah melakukan berbagai kajian, salah satunya harus menaikkan tarif cukai.

“Arahan Presiden sudah sangat jelas, cukai (tembakau/rokok) harus naik, tapi arahnya harus disimplifikasi,” ujarnya dalam webinar Menakar Kembali Pentingnya Cukai Rokok bagi Ekonomi-Kesehatan Indonesia, Kamis (12/8/2021).

Namun, perlu terus didiskusikan mengenai berapa besaran tarif kenaikan yang perlu dilakukan setiap tahunnya. Sebab, tarif yang ditetapkan harus berdasarkan kesepakatan oleh banyak pihak.

Bajuri menjelaskan, setiap akan mengambil kebijakan cukai tembakau, pemerintah akan melakukan dialog dan mempertimbangkan banyak aspek. Mulai dari aspek petani, industri hingga kesehatan.

Bappenas memandang bahwa untuk membuat kesepakatan yang mudah terkait cukai tembakau maka harus diubah pemanfaatan hasil dari cukai. Misalnya dengan memberikan bantuan kepada industri rokok hingga petani tembakau.

Sementara itu, ekonom Abdillah Ahsan, Direktur SDM Universitas Indonesia, menyarankan agar pemerintah menaikkan tarif cukai di atas 20%. Kenaikan yang tinggi perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat prevalensi perokok saat ini.

“Juga sebagai solusi krisis ekonomi di masa pandemi saat ini,” tegasnya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan tarif cukai hasil tembakau tahun 2021. Tarif cukai rokok naik 12,5% mulai 1 Februari 2021.*

Facebook

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification
Refleksi HANI, Wartiah dan Rumah Aspirasi Gelar Loma Video Kreatif Mantan Wakil Gubernur NTB Wafat Aksi Joget Tiktok di Lombok Viral