Lombok Utara – 13 Desember 2021 ini merupakan peringatan Hari Nusantara Nasional. Momen tersebut dijadikan para nelayan khususnya di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebagai upaya dalam rangka menyuarakan sejumlah hak pun kebutuhan mereka. Salah satunya yang terjadi di Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga. Senin, (13/12) selain menggelar kegiatan seremonial yang dilaksanakan Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mereka juga mengundang sejumlah Anggota Legislatif.
Diungkapkan Ketua DPD KNTI Lombok Utara Efendi, ini merupakan momen yang penting lantaran Hari Nusantara merupakan penegasan dan pengingatan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia. Sayangnya, potensi sumberdaya kelautan Indonesia sebesar kurang lebih 3000 triliun rupiah pertahun belum tergarap secara maksimal. Laut belum dilihat sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemecah masalah kemiskinan. KNTI sendiri dalam hal ini mengadvokasi beberapa isu krusial salah satunya menyangkut BBM bersubsidi yang notabene tidak dirasakan oleh nelayan di Lombok Utara.
“BBM subsidi ini sangat krusial dalam aktivitas perikanan bahkan sampai 60 persen operasional bersumber dari BBM. Diberbagai daerah dapat akses subsidi namun kami (di Lombok Utara) belum,” ungkapnya.
Dijelaskan, belum adanya masyarakat yang merupakan nelayan mendapat BBM subsidi tersebut lantaran kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan bahwa BBM subsidi bisa dinikmati oleh nelayan yang mencari ikan dengan menggunakan kapal berukuran 10GT ke atas. Sementara di daerah berslogan tioq, tata, tunaq ini, mayoritas nelayannya justru masih menggunakan mesin berkapasitas 10GT ke bawah.
“Harapan kami ini bisa dievaluasi sehingga bisa merata manfaat dari kebijakan pemerintah tersebut. Saya kira pusat mematok nelayan yang ada di Jawa yang mencari ikan dengan menggunakan kapal kapal besar,” jelasnya.
Selain menyangkut BBM, KNTI juga membahas sejumlah isu lain yaitu mengenai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang mana belum ada di KLU dengan cakupan luas. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah pengepul dari luar daerah untuk merugikan harga pasar nelayan. Dari sisi anggaran pemerintah daerah pun juga tidak lepas dari sorotan kelompok yang beranggotakan ratusan orang tersebut. Pihaknya berharap, pemda ke depan bisa lebih berpihak untuk membantu nelayan terlebih pada saat massa paceklik melanda.
“Harus ada kepekaan dari pemda ada hal hal yang perlu didiskusikan bersama untuk ciptakan ide dan solusi dalam kebijakan membantu nelayan dalam membangun usaha baru ketika paceklik,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD KLU Narsudin mengatakan KNTI sebelumnya pernah melakukan hearing ke legislatif membawa isu yang kurang lebih sama. Pihaknya beranggapan idealnya Pemkab Lombok Utara mesti memiliki solusi jangka pendek maupun panjang kaitannya membantu para nelayan di daerah. Sebab mayoritas masyarakat KLU ini merupakan nelayan dari ujung Pemenang hingga ujung Kecamatan Bayan.
“Paling tidak pemda ada solusi bisa saja (bantuan) dalam bentuk hibah dan stimulus bila tidak bisa maksimal minimal mengurangi kebutuhan yang mendesak. Nelayan ini rata-rata di KLU tidak merasakan BBM bersubsidi,” katanya.
Nelayan acapkali dijadikan sasaran kaitan kampanye pemilihan kepala daerah di Lombok Utara. Politisi PPP tersebut mengakui, selama ini intervensi anggaran nelayan merupakan bantuan dari aspirasi kalangan DPRD saja. Namun, pemda dalam hal ini memberikan bantuan kendati dirasa belum maksimal dan juga merata. Pihaknya terus mendorong supaya KNTI mengadvokasi dan mengawal isu strategis menyangkut nayan yang ada di Lombok Utara.
“Pemda harus berikan ruang keberpihakan membentuk koperasi dan lain sebagainya sehingga tidak adalagi nelayan kita yang mengeluhkan BBM. Sebagian besar nelayan ini di intervensi pokir dpr kok, padahal pada saat kampanye ini jadi isu strategis,” pungkasnya.(ric)
