Lombok Timur Lombokfokus.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memimpin langsung kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Timur di Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis, 12 Februari 2026.
Forum strategis tersebut dihadiri unsur DPRD Kabupaten Lombok Timur, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se Lombok Timur, akademisi, perwakilan NGO, serta tokoh masyarakat. Konsultasi publik ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati Haerul membeberkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur tahun 2025 mencapai 72,35, meningkat 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya.
Usia harapan hidup tercatat 72,29 tahun, menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat yang terus membaik. Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah mencapai 14,08 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,71 tahun. Sementara itu, pengeluaran per kapita berada di angka Rp 10,851 juta per tahun.
Meski IPM Lombok Timur masih berada di peringkat tujuh se-NTB, Bupati meminta seluruh pihak tidak berkecil hati, Ia menegaskan bahwa Lombok Timur memiliki tantangan tersendiri dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibanding daerah lain.
”Kita syukuri capaian ini, sambil terus berupaya agar Lombok Timur bisa naik ke peringkat enam dan seterusnya,” tegasnya.
Pada aspek kesejahteraan sosial, persentase penduduk miskin tahun 2025 turun menjadi 13,53 persen, atau berkurang 0,98 persen dari tahun sebelumnya. Meski demikian, garis kemiskinan meningkat ke angka Rp 602.564 per kapita per bulan, dibanding tahun sebelumnya Rp 583.967.
Indeks kedalaman kemiskinan tercatat 2,46 persen, menurun dari 2,66 persen, sementara indeks keparahan kemiskinan juga membaik menjadi 0,61, turun dari 0,77 persen.
Sementara itu, laju inflasi Lombok Timur tahun 2025 berada di angka 3,21 persen, sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2024 dan rata-rata Provinsi NTB. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren positif, turun dari 2,85 persen (2024) menjadi 2,82 persen (2025).
Bupati Haerul juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang menembus angka di atas 6 persen, bahkan melampaui rata-rata nasional.
”Pergerakan ekonomi bisa kita rasakan langsung setiap hari,” ujarnya.
Ia menyebut keberadaan dapur MBG sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam mendorong sektor pertanian dan peternakan.
Menutup arahannya, Bupati meminta seluruh peserta aktif memberikan masukan untuk menyempurnakan RKPD 2027.
”Ini momentum penting. Semua stakeholder harus berpikir untuk pembangunan. Tidak ada daerah yang maju tanpa perencanaan yang matang,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, M. Zaidar Rohman, menjelaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan tahapan krusial dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar RKPD 2027 selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, sekaligus mengakomodasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati menuju Lombok Timur SMART.
Hasil konsultasi publik ini nantinya akan menjadi dasar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten.
RKPD 2027 merupakan turunan RPJPD dan RPJMD 2025–2029. Tahun 2027 adalah fase penting untuk memastikan arah pembangunan berjalan konsisten menuju Lombok Timur SMART,” jelasnya.
