MATARAM, – Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) NTB melontarkan kritik keras terhadap hasil mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang dilakukan Gubernur Iqbal dan Wakil Gubernur Dinda. ARPG menilai para pejabat yang telah dilantik sebulan lalu belum menunjukkan kinerja nyata yang sejalan dengan delapan Asta Cita pemerintahan nasional Prabowo-Gibran.
“Sebulan sudah mereka menjabat setelah dilantik oleh Gubernur, OPD ini tidak bisa melaksanakan pemikiran Iqbal-Dinda yang katanya didukung oleh Prabowo-Gibran,” kata Ketua OKK ARPG NTB, Ziad El Haq, dalam keterangannya kepada media, Kamis (5/6/25).
Ziad menyoroti minimnya terobosan dari pejabat baru yang dinilai lebih banyak menghabiskan waktu di kantor dibanding bekerja nyata di tengah masyarakat. Ia meminta para pejabat untuk aktif mengeksekusi visi dan pemikiran strategis dari kepala daerah agar masyarakat dapat melihat langsung dampak positif dari kepemimpinan Iqbal-Dinda.
“Para pejabat ini jangan hanya duduk di kantor. Mereka harus banyak bekerja dan melaksanakan pemikiran Pak Gubernur, sehingga rakyat bisa menilai bahwa Gubernur memang bekerja maksimal,” tegasnya.
Ziad menegaskan bahwa ARPG akan terus mengawal kebijakan daerah agar sejalan dengan visi besar nasional, yakni delapan Asta Cita Prabowo-Gibran. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan signifikan dari para pejabat hasil mutasi tersebut, ia menegaskan pihaknya akan mendesak Gubernur NTB melakukan evaluasi besar-besaran.
“Jika bulan ketiga tidak ada gerakan dan kerja nyata dari pejabat, kami meminta Pak Gubernur melakukan evaluasi menyeluruh sehingga prinsip meritokrasi bisa berjalan sesuai harapan,” ujarnya.
Delapan Asta Cita Prabowo-Gibran yang menjadi acuan kerja pemerintahan meliputi:
1. Penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2. Penguatan pertahanan dan keamanan nasional
3. Penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan
4. Pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender
5. Hilirisasi dan industrialisasi untuk nilai tambah ekonomi
6. Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Harmoni lingkungan, budaya, dan peningkatan toleransi antarumat beragama.
ARPG NTB menegaskan bahwa delapan agenda strategis tersebut tidak boleh hanya menjadi jargon kampanye semata, melainkan harus dijabarkan dalam kebijakan konkret di tingkat daerah, termasuk NTB.
