Rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2028 (PON 2028) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) patut dipandang tidak sekadar sebagai agenda olahraga, melainkan sebagai keputusan strategis yang menyangkut masa depan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.
Di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, tekanan fiskal nasional, serta keterbatasan kapasitas keuangan daerah, wacana menjadikan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 justru menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah ini momentum yang tepat, atau justru sebuah langkah yang terlalu dipaksakan?
Dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berada di kisaran Rp5,6–5,7 triliun, NTB menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar pembangunan. Persoalan kemiskinan, stunting, serta ketimpangan infrastruktur di berbagai wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Dalam konteks ini, mengalokasikan sumber daya untuk event berskala nasional seperti PON berpotensi menggeser prioritas yang lebih mendesak.
Pengalaman penyelenggaraan PON sebelumnya seharusnya menjadi cermin evaluasi. Pada PON XXI Aceh-Sumut 2024, kebutuhan anggaran mencapai triliunan rupiah dengan dukungan signifikan dari pemerintah pusat. Namun untuk PON 2028, situasinya berbeda. Pemerintah pusat tengah berada dalam fase efisiensi anggaran, dan belum ada kepastian dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skala yang memadai.
Konsekuensinya jelas: beban pembiayaan berpotensi lebih banyak ditanggung oleh daerah. Ini bukan hanya persoalan angka, melainkan menyangkut keberlanjutan fiskal dan risiko jangka panjang. Sejarah juga mencatat, tidak sedikit venue olahraga yang terbengkalai pasca-penyelenggaraan event besar, menjadi monumen mahal dari perencanaan yang kurang matang.
Lebih jauh, kesiapan infrastruktur NTB juga masih menjadi tanda tanya. Sejumlah cabang olahraga bahkan direncanakan dialihkan ke daerah lain seperti DKI Jakarta, sementara Jawa Timur sempat menawarkan diri untuk turut terlibat. Fakta ini menunjukkan bahwa NTB belum sepenuhnya siap menjadi tuan rumah utama.
Di sisi lain, potensi dampak ekonomi yang kerap dijadikan justifikasi juga perlu ditinjau secara realistis. Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun serta tingginya biaya transportasi dan akomodasi, jumlah kunjungan dari luar daerah tidak serta-merta akan signifikan. Tanpa perencanaan matang, PON berisiko tidak memberikan multiplier effect yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Dalam konteks ini, sikap realistis menjadi kunci. Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Gubernur, perlu secara terbuka dan objektif mengkaji ulang kesiapan daerah. Keputusan menjadi tuan rumah tidak boleh didorong oleh ambisi simbolik semata, tetapi harus berlandaskan pada perhitungan rasional, kemampuan fiskal, dan kepentingan jangka panjang masyarakat.
Mengundurkan diri dari status calon tuan rumah bukanlah bentuk kegagalan, melainkan pilihan strategis untuk mencegah beban yang lebih besar di kemudian hari. Justru, keberanian untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan yang tidak populer demi kepentingan publik merupakan bentuk kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Pada akhirnya, olahraga tidak semata-mata ditentukan oleh status sebagai tuan rumah. Pembinaan atlet yang berkelanjutan, penguatan ekosistem olahraga, serta investasi pada sumber daya manusia jauh lebih penting dan berdampak jangka panjang.
NTB tidak perlu memaksakan diri untuk menjadi panggung, jika panggung tersebut justru berisiko membebani rakyatnya sendiri. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, kehati-hatian bukanlah kelemahan, melainkan kebijaksanaan.
Sudah saatnya kita menempatkan kepentingan rakyat di atas ambisi sesaat.
Oleh: Fidar Khairul Diaz
Koordinator Konsorsium Aktivis NTB
