LOMBOK FOKUS | LOMBOK TENGAH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 52 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, Kamis (12/11/2026).
Dari total 52 perkara tersebut, kasus narkotika menjadi perkara terbanyak dengan jumlah 27 kasus. Data ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika masih menjadi salah satu perkara yang mendominasi penanganan hukum di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Berdasarkan siaran pers Kejari Lombok Tengah, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam rentang waktu 12 Mei hingga 1 Oktober 2026.
Selain perkara narkotika, terdapat sejumlah tindak pidana lainnya, yakni tiga perkara perlindungan anak, tiga perkara penganiayaan dan pembunuhan, tiga perkara kekerasan seksual, serta 14 perkara pencurian dan penghancuran atau perusakan barang.
Sementara itu, masing-masing satu perkara berasal dari tindak pidana perjudian dan tindak pidana kesehatan.
Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu, pakaian, senjata tajam, serta berbagai barang bukti lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana umum.
Kejari Lombok Tengah menyampaikan bahwa pemusnahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan barang bukti yang telah diputuskan untuk dimusnahkan tidak disalahgunakan atau kembali beredar di tengah masyarakat.
Pemusnahan barang bukti ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Kejari Lombok Tengah dalam menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui kegiatan tersebut, kejaksaan berharap pelaksanaan putusan pengadilan dapat berjalan tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berhenti pada persidangan dan penjatuhan vonis, tetapi juga mencakup pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk pemusnahan barang bukti secara bertanggung jawab.
