MATARAM – Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, mendorong aktivis pergerakan di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperkuat budaya membaca, berdiskusi, dan menulis gagasan. Menurutnya, kemudahan akses informasi melalui teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) tidak boleh membuat aktivis bergantung pada satu sumber informasi.
Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, aktivis pergerakan perlu tetap membangun tradisi membaca dan mengkaji berbagai referensi alternatif. Hal ini penting agar setiap analisis terhadap persoalan sosial maupun kebijakan publik memiliki landasan pengetahuan dan data yang kuat.
“Kecepatan teknologi AI dalam mengolah dan menyajikan informasi memang memberikan kemudahan. Namun, hal itu tidak boleh menjadikannya sebagai satu-satunya sumber informasi,” ujar Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, Kamis (5/11/2026).
Menurut Didu, aktivis pergerakan di NTB perlu memiliki referensi yang kuat sebagai sumber lahirnya gagasan alternatif. Bekal pengetahuan tersebut juga penting dalam melakukan advokasi kemanusiaan agar argumentasi yang disampaikan memiliki dasar kajian dan tidak mudah dipandang sebelah mata oleh pihak yang berbeda pandangan.
“Ruang kajian dan diskusi harus diperbanyak untuk memperkuat semangat perjuangan dalam membedah berbagai persoalan secara holistik, bukan parsial,” tegas Didu.
Aktivis Pergerakan Perlu Kritis di Tengah Perkembangan AI
Didu menjelaskan, kemudahan akses informasi di era digital tidak boleh membuat aktivis pergerakan terlena. Sebab, informasi yang diperoleh secara cepat belum tentu seluruhnya akurat dan terverifikasi.
Ketergantungan terhadap sumber informasi yang terbatas justru berpotensi membuat seseorang terjebak dalam kebenaran tunggal. Karena itu, tradisi membaca buku dan memperkaya referensi perlu terus dipertahankan untuk mengimbangi budaya lisan atau kebiasaan menyampaikan pendapat tanpa didukung kajian yang memadai.
“Tradisi membaca perlu diperkuat melalui buku-buku pencerahan yang kaya akan pengetahuan dan nilai. Dengan begitu, setiap persoalan kebijakan dapat dianalisis berdasarkan data dan kajian yang valid serta terukur sehingga mampu menghasilkan solusi alternatif,” urai Didu.
Ia juga menyoroti kecenderungan menurunnya minat membaca buku secara langsung di tengah pesatnya perkembangan teknologi AI dan berbagai platform digital. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kekuatan ide, orisinalitas gagasan, serta ketajaman seseorang dalam menarik kesimpulan.
“Hal ini bisa tercermin dari munculnya aksi-aksi yang tidak populer dan belum menyentuh akar permasalahan utama sebagai bahan kajian,” imbuhnya.
Gagasan Alternatif sebagai Bahan Evaluasi Kebijakan
Lebih lanjut, Didu menilai sudah saatnya aktivis pergerakan memiliki konsep dan gagasan alternatif sebagai second opinion terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada penolakan atau penyampaian aspirasi. Aktivis juga perlu menghadirkan argumentasi, hasil kajian, serta tawaran solusi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.
“Konsep alternatif ini penting agar dapat menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan dalam menelaah, mengevaluasi, maupun mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak tepat,” pungkas Didu.
