MATARAM – Perjalanan seseorang dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tidak selalu berhenti pada satu bidang pengabdian. Ada yang memulainya melalui gerakan lingkungan, kemudian memperluas kontribusi melalui kajian sosial, politik, dan kebijakan publik. Perjalanan tersebut tercermin dalam sosok Bambang Mei Finarwanto, S.H., yang akrab disapa Didu.
Namanya dikenal di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai aktivis lingkungan sekaligus pengamat sosial-politik. Saat ini, Didu menjabat sebagai Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, sebuah lembaga yang aktif menyampaikan analisis, gagasan, serta pandangan kritis terhadap berbagai persoalan pembangunan dan dinamika pemerintahan daerah.
Mengawali Pengabdian dari Gerakan Lingkungan
Sebelum dikenal melalui berbagai analisis politik dan kebijakan publik, Didu memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan masyarakat sipil, khususnya di bidang lingkungan hidup.
Ia pernah menjabat sebagai Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTB selama dua periode, yakni 1996–2002. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan pengabdiannya dalam mengawal persoalan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Latar belakang sebagai aktivis lingkungan juga memberikan perspektif tersendiri dalam melihat persoalan pembangunan. Isu lingkungan, tata kelola sumber daya alam, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat menjadi bagian dari persoalan yang terus mendapatkan perhatian dalam berbagai pandangannya.
Mengembangkan Ruang Kajian Sosial dan Politik melalui Mi6
Perjalanan Didu kemudian berkembang ke ranah kajian sosial dan politik. Melalui Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, ia aktif menyuarakan berbagai analisis mengenai dinamika politik lokal, kepemimpinan daerah, demokrasi, hingga kebijakan pemerintahan.
Salah satu aktivitas yang menjadi bagian dari ruang diskusi lembaga tersebut adalah Diskusi Kamisan. Catatan pemberitaan mengenai kegiatan Mi6 menyebutkan bahwa forum diskusi tersebut telah berlangsung sejak Oktober 2012 sebagai ruang berbagi gagasan dan membahas persoalan politik serta kehidupan demokrasi di NTB.
Dalam berbagai kesempatan, Didu menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Menurut pandangan yang disampaikannya melalui Mi6, demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui penyelenggaraan pemilu, tetapi juga membutuhkan literasi politik, partisipasi masyarakat, dan keterlibatan publik dalam mengawal kebijakan.
Konsisten Menyoroti Persoalan Strategis Daerah
Perhatian Didu terhadap persoalan daerah terlihat dari beragam isu yang disuarakannya. Salah satunya adalah ketahanan pangan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah.
Pada April 2026, ia menyampaikan dukungan terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya validitas dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Baginya, kebijakan publik perlu mempertimbangkan kondisi nyata setiap daerah. Karakteristik wilayah yang berbeda membutuhkan pendekatan yang sesuai agar kebijakan dapat berjalan efektif dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain persoalan pangan, Didu juga memberikan perhatian terhadap demokrasi yang inklusif. Pada Juni 2026, melalui Mi6, ia mendorong agar penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih, tetapi juga diberikan kesempatan untuk terlibat sebagai bagian dari penyelenggara pemilu.
Pandangan tersebut menempatkan kesetaraan partisipasi sebagai salah satu aspek penting dalam membangun demokrasi. Dalam pemberitaan mengenai isu ini, Ketua KPU NTB juga menyampaikan bahwa penyandang disabilitas telah terlibat dalam proses kepemiluan di sejumlah tempat.
Menjaga Ruang Budaya dan Kepentingan Masyarakat
Kepedulian Didu terhadap kehidupan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Ia juga pernah menyuarakan pandangan mengenai keberadaan kesenian rakyat Kecimol di Lombok.
Pada Juni 2024, ketika muncul polemik mengenai penertiban hingga wacana pembubaran Kecimol, Didu melalui Mi6 menyampaikan penolakan terhadap pembubaran kesenian tersebut secara menyeluruh.
Ia memandang Kecimol sebagai bagian dari ekspresi budaya masyarakat yang memiliki nilai sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada aktivitas kesenian tersebut.
Baginya, persoalan yang muncul dalam praktik pertunjukan seharusnya menjadi bahan evaluasi dan pembenahan, bukan alasan untuk menghilangkan ruang ekspresi budaya masyarakat.
Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa isu kebudayaan juga menjadi bagian dari perhatian sosial yang ia suarakan di ruang publik.
Kepemimpinan, Kritik, dan Ruang Demokrasi
Sebagai Direktur Mi6, Didu juga kerap menyampaikan kritik terhadap persoalan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan daerah. Mulai dari independensi jabatan publik, pendidikan politik partai, regenerasi kepemimpinan, hingga keterbukaan pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat.
Berbagai pandangan tersebut disampaikan melalui diskusi publik maupun pemberitaan media lokal dan nasional. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga kajian menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perspektif alternatif terhadap kebijakan dan dinamika pemerintahan.
Perjalanan Bambang Mei Finarwanto menunjukkan lintasan pengabdian yang berkembang dari gerakan lingkungan hidup menuju ruang kajian sosial-politik. Pengalaman sebagai aktivis masyarakat sipil, kemudian dilanjutkan melalui aktivitas analisis dan diskusi publik, menjadi bagian dari rekam jejaknya di Nusa Tenggara Barat.
Kiprahnya memberikan gambaran bahwa kontribusi terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai jalur. Tidak hanya melalui aksi langsung di lapangan, tetapi juga melalui gagasan, kajian, kritik, dan upaya mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dari gerakan lingkungan hingga ruang diskusi kebijakan, Didu terus mengambil bagian dalam dinamika sosial-politik NTB dengan membawa berbagai isu daerah ke ruang percakapan publik.
