MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (5/8/2026).
Salah satu yang diperiksa adalah mantan Wakil Bupati Lombok Barat, Hj Sumiatun. Ia tiba di Gedung BPKP NTB yang berlokasi di Jalan Majapahit, Kota Mataram, sekitar pukul 09.45 Wita dengan menggunakan mobil Toyota Innova berwarna hitam.
Sumiatun datang didampingi dua orang, seorang pria dan seorang anak. Saat tiba di lokasi, ia terlihat mengenakan pakaian hitam dipadukan dengan jilbab berwarna krem sebelum langsung memasuki ruang pemeriksaan.
Seorang pegawai BPKP NTB membenarkan kedatangan mantan Wakil Bupati Lombok Barat tersebut.
“Iya, benar ada kedatangan Ibu Atun,” ujarnya singkat.
Sebelumnya, pada Selasa (4/8/2026), KPK juga memeriksa mantan Asisten II Setda Lombok Barat, Rusditah, di lokasi yang sama.
Rusditah menjalani pemeriksaan hingga malam hari dan baru meninggalkan Gedung BPKP NTB sekitar pukul 20.29 Wita. Saat ditemui awak media usai pemeriksaan, ia memilih tidak memberikan keterangan dan langsung menuju area parkir menggunakan sepeda motor Kawasaki KAZE-E 110.
Ia juga enggan menjawab pertanyaan mengenai materi pemeriksaan maupun pihak-pihak yang turut diperiksa.
Hingga berita ini diterbitkan, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait pemeriksaan terhadap kedua mantan pejabat tersebut.
KPK juga belum mengungkap perkara yang menjadi dasar pemeriksaan terhadap Hj Sumiatun maupun Rusditah.
Namun, diketahui KPK saat ini tengah menangani sejumlah perkara di Lombok Barat. Selain mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ), lembaga antirasuah tersebut juga tengah mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari KPK yang mengaitkan pemeriksaan Hj Sumiatun maupun Rusditah dengan perkara tertentu. Oleh karena itu, proses pemeriksaan masih harus dipandang sebagai bagian dari penyelidikan atau penyidikan yang sedang berjalan sesuai kewenangan KPK.
