Mataram, – Jaringan Alumni Pesantren Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar dialog bertajuk “Pendidikan Pesantren untuk Agama dan Bangsa” di Kota Mataram. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi para alumni pesantren dalam merespons berbagai isu yang berkembang terkait dunia pesantren, khususnya yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
Dialog tersebut bertujuan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai peran dan kontribusi pesantren dalam membangun karakter keagamaan, moral, dan kebangsaan generasi muda. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meluruskan berbagai informasi yang dinilai belum tentu mencerminkan kondisi seluruh pesantren di Indonesia.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, yang membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, serta riset dan inovasi. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian terhadap eksistensi dan penguatan peran pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional.
Koordinator Jaringan Alumni Pesantren NTB, M. Fadaullah, yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren NU Al-Manshuriyyah Bonder, Lombok Tengah, menegaskan bahwa berbagai pemberitaan yang beredar di media sosial perlu disikapi secara bijak dan proporsional.
Menurutnya, kasus-kasus yang mencuat, seperti dugaan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik di lingkungan pesantren, tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia.
“Berita-berita yang beredar di media sosial belakangan ini tidak semuanya terjadi di semua pondok pesantren. Ada kasus-kasus yang memang harus menjadi perhatian bersama dan ditindak sesuai hukum yang berlaku, namun tidak bisa kemudian menjadi dasar untuk menilai seluruh pesantren secara negatif,” ujarnya.
Fadaullah menegaskan bahwa pihaknya tidak menoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tetap melihat pesantren secara objektif dan tidak mengabaikan kontribusi besar lembaga tersebut dalam membangun kehidupan beragama dan kebangsaan.
“Kita tentu tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Namun pada saat yang sama, kita juga harus mengakui bahwa pesantren memiliki jasa besar dalam membangun kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa di Indonesia,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Akhdiansyah, Anggota DPRD NTB dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) terkait regulasi pesantren dan inisiator Peraturan Daerah (Perda) Pesantren, mengajak alumni pesantren untuk turut mengawal implementasi Undang-Undang Pesantren.
Pria yang akrab disapa Guru To’i itu menegaskan bahwa negara wajib hadir dalam memfasilitasi kebutuhan pesantren, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga layanan kesehatan bagi para santri.
Sementara itu, Sueb Quri, Komisioner Komisi Informasi NTB, menilai pesantren telah memberikan kontribusi besar dalam mencetak generasi yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat, berakhlak mulia, serta memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi.
Menurutnya, banyak tokoh bangsa, ulama, akademisi, hingga pemimpin daerah yang lahir dan ditempa melalui pendidikan pesantren. Ia juga menyoroti berbagai kasus yang terjadi di sejumlah pondok pesantren sebagai bahan evaluasi bersama tanpa menghilangkan apresiasi terhadap pesantren yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Sueb mencontohkan sejumlah pesantren berbasis tradisi keagamaan yang telah lama berkembang di NTB dan Indonesia, seperti pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Nahdlatul Wathan (NW), yang dinilainya telah berkontribusi dalam pembangunan karakter bangsa serta perjuangan kebangsaan sejak masa kemerdekaan.
Senada dengan itu, Taupik Hidayat, Presiden Pemuda Sasak NTB, mengharapkan para alumni pesantren tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai agen perubahan tanpa meninggalkan fondasi nilai-nilai akhlak yang diperoleh selama menempuh pendidikan di pesantren.
Ia juga mengajak para alumni untuk terus menjalin hubungan dengan almamaternya melalui kunjungan, dukungan moral, pemikiran, tenaga, maupun bantuan lainnya demi kemajuan pesantren.
Sebagai hasil akhir dialog, para peserta menyimpulkan bahwa pemerintah, baik pihak eksekutif maupun legislatif, perlu memberikan perhatian yang lebih serius dan berkelanjutan terhadap pengembangan pondok pesantren. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kualitas pendidikan, perlindungan santri, kesejahteraan tenaga pendidik, serta keberlanjutan peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang turut membangun kehidupan beragama dan kebangsaan di Indonesia.
