MATARAM, LOMBOK FOKUS – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses rekrutmen mitra pendataan untuk Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan berbasis sistem.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menegaskan seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi melalui mekanisme yang sama tanpa adanya jalur khusus.
“Semua peserta masuk melalui pintu yang sama dan diseleksi dengan cara yang sama. Tidak ada jalur khusus dalam rekrutmen ini,” tegas Wahyudin, Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, BPS tidak sekadar mencari peserta dengan nilai tertinggi, melainkan memastikan petugas yang tepat berada di wilayah yang tepat.
“Kami tidak sedang mencari peserta dengan nilai tertinggi semata. Kami sedang mencari orang yang tepat untuk wilayah yang tepat,” ujarnya.
BPS NTB Butuh 5.210 Mitra Pendataan
Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten dan kota di NTB, BPS membutuhkan sebanyak 5.210 mitra pendataan.
Para mitra akan bertugas selama kurang lebih dua setengah bulan melakukan pendataan langsung kepada rumah tangga dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing.
Wahyudin mengatakan peran mitra pendataan sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat tercatat secara lengkap dan akurat.
“Data yang berkualitas berawal dari pendataan yang berkualitas. Karena itu, kami membutuhkan mitra yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja di lapangan,” katanya.
Rekrutmen Tambahan Juga Disiapkan
Selain kebutuhan khusus untuk Sensus Ekonomi 2026, BPS NTB juga tengah membuka rekrutmen mitra tambahan melalui mekanisme yang sama.
Rekrutmen ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan sumber daya mitra statistik yang sewaktu-waktu dapat mendukung berbagai kegiatan pengumpulan data BPS.
Namun Wahyudin menegaskan tidak semua peserta yang lolos dalam rekrutmen tambahan otomatis ditugaskan untuk Sensus Ekonomi.
“BPS secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan statistik. Karena itu kebutuhan mitra tidak hanya untuk Sensus Ekonomi 2026. Mitra yang memenuhi kualifikasi dapat dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan statistik lainnya sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.
Seleksi Dilakukan Melalui Sobat BPS
Seluruh proses rekrutmen dilakukan secara daring melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman resmi mitra.bps.go.id.
Pada tahap awal, peserta melakukan registrasi mandiri dengan mengisi profil meliputi:
- identitas diri,
- domisili,
- pendidikan terakhir,
- pengalaman kegiatan statistik,
- kemampuan pendukung,
- dan sarana yang dimiliki.
Setelah itu dilakukan verifikasi administrasi.
Peserta yang memenuhi syarat kemudian mengikuti tes kompetensi secara daring melalui sistem.
Menurut BPS, hasil tes menjadi salah satu komponen penting, namun bukan satu-satunya penentu kelulusan.
Domisili dan Sebaran Wilayah Jadi Pertimbangan
Wahyudin menjelaskan rekrutmen mitra pendataan memiliki karakteristik berbeda dibanding seleksi yang hanya berdasarkan nilai tertinggi.
Karena petugas akan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan, kedekatan domisili dengan wilayah tugas menjadi salah satu pertimbangan penting.
Petugas yang mengenal karakter wilayah dinilai lebih mudah menjangkau responden dan membangun komunikasi di lapangan.
Selain itu, BPS juga mempertimbangkan pemerataan sebaran petugas agar tidak menumpuk di satu wilayah.
“Kami harus melihat kebutuhan secara menyeluruh. Tidak ideal apabila petugas menumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain mengalami kekurangan petugas,” ujar Wahyudin.
Meski demikian, kesiapan peserta untuk ditempatkan di luar wilayah tempat tinggal juga tetap menjadi pertimbangan sesuai kebutuhan lapangan.
Pakta Integritas Jadi Syarat Penetapan Mitra
Setelah dinyatakan lulus seleksi akhir, calon mitra wajib menyetujui pakta integritas melalui aplikasi Sobat BPS.
Dokumen tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
BPS NTB berharap melalui mekanisme rekrutmen yang terbuka dan berbasis sistem ini, petugas lapangan yang terpilih benar-benar kompeten, berintegritas, dan siap mendukung pendataan ekonomi di daerah.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
“Tujuan kami sederhana. Menghadirkan petugas terbaik di setiap wilayah agar data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan dapat dipercaya,” tutup Wahyudin.
