Membandingkan MBG dengan Program Lain: Kekeliruan Logika dari Kacamata Ekonomi
Perdebatan publik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap terjebak pada narasi perbandingan anggaran. Rp335 triliun untuk MBG sering disejajarkan begitu saja dengan pembangunan infrastruktur, subsidi energi, atau program bantuan sosial lainnya. Padahal, pendekatan semacam ini keliru secara ekonomi, karena mengabaikan karakter belanja, efek berganda, serta dampak struktural yang dihasilkan MBG.
Dalam ekonomi publik, bukan besar kecilnya anggaran yang menentukan kualitas kebijakan, melainkan bagaimana uang negara itu bekerja di dalam sistem ekonomi.
Tidak semua belanja negara memiliki dampak ekonomi yang sama. MBG dirancang sebagai belanja domestik penuh, dengan pola yang langsung menyentuh sektor-sektor padat karya dan basis ekonomi rakyat.
Anggaran Rp335 triliun MBG tidak berhenti di satu titik birokrasi, tetapi terdistribusi ke petani, peternak, nelayan, UMKM katering, logistik lokal, hingga tenaga kerja informal. Sebanyak 35 persen mengalir ke sektor pertanian dan pangan, 25 persen ke peternakan dan perikanan, 20 persen ke UMKM katering dan distribusi, serta 15 persen langsung menjadi upah tenaga kerja.
Ini membuat MBG berbeda secara fundamental dengan belanja yang bersifat impor, padat modal, atau terkonsentrasi pada korporasi besar.
Dalam teori fiskal, belanja negara seperti MBG memiliki multiplier effect yang kuat. Dengan asumsi multiplier konservatif sebesar 1,6, maka Rp335 triliun belanja MBG menciptakan aktivitas ekonomi hingga Rp536 triliun per tahun.
Dampaknya bukan sekadar konsumsi sesaat, tetapi:
• Meningkatkan produksi pangan nasional
• Menghidupkan ekonomi desa
• Mendorong konsumsi rumah tangga
• Memperluas skala UMKM
Membandingkan MBG dengan program lain tanpa menghitung multiplier ini sama saja menilai mesin hanya dari ukuran bahan bakarnya, bukan dari tenaga yang dihasilkan.
Narasi yang menyebut MBG sebagai “beban APBN” juga menyesatkan. Secara fiskal, sebagian besar anggaran MBG kembali ke kas negara dalam bentuk pajak.
Dari perhitungan konservatif:
• PPN menyumbang sekitar Rp22,11 triliun
• PPh Badan dan Orang Pribadi sekitar Rp6,7 triliun
• PPh 21 tenaga kerja sekitar Rp2,51 triliun
• Pajak dan retribusi lain sekitar Rp4 triliun
Totalnya, sekitar Rp35,3 triliun kembali sebagai penerimaan negara. Artinya, biaya bersih fiskal MBG berada di kisaran Rp299,7 triliun, namun menghasilkan aktivitas ekonomi lebih dari Rp536 triliun.
Dalam bahasa ekonomi, ini bukan pemborosan, melainkan investasi dengan return sosial dan fiskal yang terukur.
Kesalahan Membandingkan “Jenis Belanja yang Berbeda”
Kesalahan utama dalam narasi pembanding MBG adalah menyamakan semua belanja negara seolah memiliki efek yang sama. Padahal, membandingkan MBG dengan program lain tanpa konteks ibarat membandingkan:
• Modal usaha dengan biaya operasional
• Investasi produktif dengan pengeluaran konsumtif murni
MBG adalah belanja produktif yang sekaligus investasi sumber daya manusia. Dampaknya tidak hanya terasa hari ini, tetapi juga menurunkan stunting, mengurangi beban kesehatan jangka panjang, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan.
Jika dilihat dari kacamata ekonomi, narasi membandingkan MBG secara dangkal dengan program lain adalah bentuk penyederhanaan yang menyesatkan. MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen fiskal strategis yang menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat basis produksi nasional, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mengembalikan sebagian anggarannya ke negara melalui pajak.
Dalam ekonomi publik, pertanyaan yang tepat bukan “berapa besar anggarannya”, tetapi “seberapa besar dampak yang dihasilkan”. Dan pada titik ini, MBG jelas tidak bisa dinilai dengan kacamata sempit.
Rp335 triliun untuk MBG bukan biaya yang hilang, melainkan uang negara yang bekerja di dapur rakyat dan berputar di jantung ekonomi nasional.
Penulis: Herman Zuhdi
Penulis merupakan ketua OKK BPD HIPMI NTB
