Lombok Tengah | Lombok Fokus – Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, menegaskan pemerintah daerah akan memperketat pengawasan distribusi elpiji 3 kilogram yang kian langka di masyarakat. Ia juga menyoroti adanya penggunaan gas subsidi oleh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai di luar peruntukan.
“Distribusi itu kewenangan distributor, tapi Pemda tetap akan mengawasi agar gas subsidi tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (19/9).
Nursiah mengakui kuota elpiji 3 Kg saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan warga. Karena itu, Pemda berencana mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.
“Jangan sampai masyarakat terbebani akibat kelangkaan ini. Hasil pengawasan segera kami sampaikan, dan kalau perlu tambahan kuota, akan kita usulkan,” jelasnya.
Selain mendorong penyesuaian kuota, Pemda juga berkomitmen mengawasi pangkalan resmi agar tidak terjadi permainan harga maupun penyaluran ke pihak yang tidak berhak. Dari hasil evaluasi, Nursiah menyebut memang ditemukan dapur MBG yang menggunakan gas bersubsidi.
“Artinya kebutuhan dapur ini harus diusulkan secara terpisah oleh pengelola. Karena sudah jelas, gas 3 Kg ini khusus masyarakat miskin dan UMKM. Jadi mari kita patuhi aturan,” tandasnya.
