Lombok Tengah | Lombok Fokus — Komisi VI DPR RI melalui anggotanya, Kawendra Lukistian, mendorong realisasi program Kampung Nelayan Modern bagi warga pesisir Desa Kuta, Kecamatan Pujut, yang terdampak pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal ini menyusul kondisi para nelayan yang terpaksa tinggal di pinggir pantai setelah penggusuran lahan yang mereka tempati sebelumnya.
Kawendra yang juga merupakan anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI untuk mencarikan solusi jangka panjang. Salah satunya dengan mendorong program Kalamo atau Kampung Nelayan Modern.
“Tadi saya komunikasi dengan KKP RI melalui staf khususnya. Saya sampaikan bahwa banyak masyarakat terdampak proyek KEK Mandalika dan menanyakan program apa yang bisa didorong. KKP kemudian menyampaikan ada program Kalamo, yakni Kampung Nelayan Modern,” ujar Kawendra usai meninjau lokasi kampung nelayan di Desa Kuta, Senin (5/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan mentransformasi ruang hidup dan ruang sosial nelayan melalui pembangunan infrastruktur serta peningkatan kapasitas masyarakat dengan pendekatan social engineering.
“Program ini akan disuport pemerintah pusat, seperti menyediakan tempat pelelangan dan fasilitas jual beli. Yang penting proposalnya diajukan dan datanya lengkap. Nanti tinggal kami sampaikan ke KKP RI,” jelasnya.
Kawendra juga menekankan pentingnya lahan negara untuk lokasi pembangunan kampung nelayan tersebut, mengingat keterlibatan Kementerian ATR/BPN diperlukan dalam proses perencanaan lintas kementerian.
“Harus dicari areal khusus yang bisa dimanfaatkan untuk para nelayan. Yang jelas, kami dari Gerindra akan terus mensuport mereka agar tidak menjadi korban pembangunan,” pungkasnya.
