MATARAM, LOMBOK FOKUS — Perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menunjukkan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES), tercatat 1.172 koperasi di NTB dengan nilai transaksi sepanjang 2026 mencapai sekitar Rp2,88 miliar.
Data tersebut tercantum dalam dashboard statistik SIMKOPDES Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang memuat perkembangan kelembagaan, modal, aktivitas transaksi, Rapat Anggota Tahunan (RAT), hingga kesiapan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dari total 1.172 koperasi, sebanyak 1.164 koperasi atau hampir seluruhnya telah memiliki akun pada sistem SIMKOPDES. Sementara itu, 1.170 koperasi telah memiliki NPWP dan 985 koperasi telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Angka tersebut menunjukkan bahwa dari sisi administrasi dan legalitas usaha, sebagian besar koperasi di NTB telah masuk dalam proses digitalisasi dan formalisasi kelembagaan.
Transaksi Koperasi Tembus Rp2,88 Miliar
Pada sektor aktivitas ekonomi, SIMKOPDES mencatat volume transaksi 231.556 pada 2026 dengan nilai mencapai Rp2.884.327.296.
Komoditas yang mendominasi transaksi adalah kebutuhan pokok masyarakat.
Beras Medium SPHP 5 kilogram menjadi produk dengan nilai transaksi terbesar, yakni Rp1.209.258.875 dari volume transaksi 108.178.
Posisi kedua ditempati minyak goreng dengan nilai transaksi Rp1.182.148.800 dari volume 81.470 transaksi.
Selanjutnya, kategori barang lainnya mencatat nilai Rp280.428.300, disusul beras sebesar Rp101.425.500.
Jika empat kelompok produk tersebut digabungkan, nilainya mencapai sekitar Rp2,77 miliar, atau sekitar 96 persen dari total nilai transaksi yang tercatat dalam dashboard.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi Koperasi Merah Putih di NTB saat ini masih sangat kuat pada sektor distribusi dan perdagangan kebutuhan pokok.
Aktivitas RAT Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Dari sisi tata kelola koperasi, sebanyak 893 koperasi tercatat telah melaksanakan RAT 2025.
SIMKOPDES juga mencatat 20 laporan RAT telah diverifikasi dinas, sementara terdapat 152 koperasi yang masih berada dalam status RAT draft dan 127 koperasi tercatat belum melaksanakan RAT.
Data tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan masih menjadi bagian penting dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di NTB.
RAT bukan hanya agenda administratif, tetapi menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota sekaligus mengevaluasi kinerja koperasi.
554 Koperasi Sudah Melakukan Pemetaan Lahan
Persiapan pembangunan gerai juga menjadi indikator penting dalam perkembangan Koperasi Merah Putih.
SIMKOPDES mencatat 554 koperasi telah melakukan pemetaan lahan, dengan persentase pemetaan mencapai 47,51 persen.
Sementara indikator pembangunan gerai dalam dashboard tercatat sebesar 59,33 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik koperasi masih menjadi agenda besar yang harus dikawal pemerintah daerah bersama pengurus koperasi.
Kesiapan lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum gerai koperasi dapat dikembangkan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
Aktivitas Ekonomi Belum Merata
Data kabupaten/kota yang ditampilkan dalam SIMKOPDES memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam aktivitas transaksi.
Dalam tabel tersebut terdapat daerah dengan volume transaksi mencapai lebih dari 119 ribu transaksi dengan nilai sekitar Rp1,45 miliar. Daerah lainnya mencatat sekitar 54.544 transaksi dengan nilai Rp749,10 juta, sementara terdapat pula daerah dengan transaksi mencapai 37.832 dengan nilai sekitar Rp394,66 juta.
Di sisi lain, beberapa daerah tercatat belum membukukan transaksi pada sistem, meskipun jumlah koperasinya cukup besar.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting. Banyaknya jumlah koperasi belum otomatis berbanding lurus dengan aktivitas ekonomi yang tercatat.
Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan sekadar membentuk koperasi, tetapi memastikan koperasi tersebut benar-benar aktif, memiliki usaha, melakukan transaksi, dan memberikan manfaat ekonomi kepada anggota.
Digitalisasi Menjadi Kunci
SIMKOPDES sendiri merupakan platform digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pemantauan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dashboard statistiknya memuat sejumlah indikator mulai dari kepemilikan akun, NPWP, NIB, modal koperasi, transaksi, RAT hingga kesiapan gerai.
Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya juga mendorong percepatan aktivasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pada Januari 2026, Pemprov NTB menyatakan akan mempercepat pelaksanaan program tersebut di daerah.
Secara nasional, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui kelembagaan koperasi.
Bagi NTB, tantangannya kini adalah bagaimana menjadikan 1.172 koperasi tersebut tidak berhenti pada aspek administrasi, tetapi berkembang menjadi pusat ekonomi desa yang produktif dan berkelanjutan.
Data transaksi 2026 memberikan sinyal awal bahwa aktivitas tersebut sudah mulai berjalan. Namun, ketimpangan transaksi antardaerah sekaligus menunjukkan masih diperlukan penguatan manajemen, digitalisasi, akses pembiayaan, rantai pasok, serta pengembangan usaha sesuai potensi masing-masing desa dan kelurahan.
