Verification: 27a3a887773ff714
banner 120x600
banner 120x600
IKLAN PANJANG

Unram Tuan Rumah Diskusi Publik ICMI

Unram Tuan Rumah Diskusi Publik ICMI
Gubernur NTB pemaparan saat diskusi publik yang digelar ICMI di Unram
Sabolah

Lombok Fokus|Mataram – Majelis Pembangunan  Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (MPD ICMI), Jumat (26/8/2022), menggelar Diskusi Publik Otonomi Daerah 2024 dengan fokus isu Evaluasi, Perbaikan dan Peta Jalan. Diskusi publik yang digelar ICMI itu dilaksanakan di Ruang Sidang Rektor Universitas Mataram atau Unram.

Rektor Unram Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr,St., Ph.D. yang didaulat selaku tuan rumah diskusi publik, menyampaikan apresiasi terhadap ICMI yang kiprahnya terus berkibar dalam melahirkan pemikiran untuk pembangunan.

BANK NTB Syariah

“ICMI merupakan salah satu organisasi besar, yang terus akan memberikan sumbangan-sumbangan besar, terkait bagaimana kemudian membuat bangsa dan negara ini semakin maju ke depan,” ungkapnya.

“Kegiatan ini sangat produktif, mampu memberi sumbangan terhadap pengembangan pembangunan bangsa,” tandas Rektor Unram.

Sementara Ketua Umum ICMI Prof. Dr. Arief Satria, S.P., M.Si. didamping Ketua MPD ICMI Sudirman Said, M.B.A., yang mengikuti diskusi publik secara daring dalam pengantarnya menyampaikan, bahwa otonomi daerah merupakan arena sistem ekonomi, sistem politik dan sistem sosial.

“Kita semua akan mendapat insight yang sangat beragam dan tajam, dari berbagai narasumber yang kompeten dalam bidangnya masing-masing,” ucapnya.

Diskusi publik ICMI yang dipandu Lya Anggraini, S.S., M.A. itu, memberikan kesempatan paparan pertama kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah. Gubernur NTB menyampaikan materi tentang pelaksanaan desentralisasi di tingkat provinsi.

“Semua unsur harus bahu-membahu dalam penerapan otonomi daerah,” katanya.

Terkait otonomi daerah, Walikota Bogor Bima Arya yang juga Ketua Apeksi mengatakan bahwa diperlukan keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi.

“Diperlukan rumusan kewenangan dengan mencari keseimbangan, antara desentralisasi dan sentralisasi atau in search of equilibrium harus sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” sebutnya.

READ  Bupati dan Wabup Lombok Utara Hadiri Ramah Tamah Kemitraan Pertanian

Sedangkan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro, memaparkan evaluasi otonomi daerah dari kaca mata politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Desentralisasi ataupun otonomi daerah dalam konteks NKRI belakangan ini dimakani sempit, dimana urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah ditarik ke pusat. Akibatnya, ketergantungan daerah kepada pusat cenderung meningkat,” tuturnya.

Hadir pula memberikan pemaparan dalam diskusi publik ICMI itu, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Prof. Andy Felta, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D., Ketua Klaster Riset DELOGO FIA Universitas Indonesia Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si. dan Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya, S.E., M,Sc., dari FEB UI. (red)

Facebook

Sabolah
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Sabolah
Subscribe for notification