MATARAM – Rokok elektrik menjadi perbincangan hangat pada pekan terakhir ini di Mataram. Topiknya, rokok elektrik atau vape tidak menguntungkan secara langsung petani tembakau di NTB.
Ketua IKADIN Kota Mataram, Irpan Suriadiata, mengambil sisi lain dalam menakar polemik tersebut. Faktor kesehatan bagi masyarakat menurutnya perlu dipertimbangkan. “Jangan sampai (rokok elektrik) membawa malapetaka di masyarakat kalangan bawah,” kata Irpan yang juga Wakil Rektor III UNU NTB ini, Selasa (3/9/2019).
Dia berharap pemerintah tanggap dengan melakukan penelitian serius terhadap kandungan yang terdapat dalam rokok elektrik atau vape. Bila memiliki dampak yang sangat berisiko maka pemerintah harus segera sosialisasikan pada masyarakat.
“Harus segera sosialisasikan jika menemukan dampak rokok elektrik. Untuk rokok biasa yang saya tahu sejak dulu orang tua saya merokok dengan rokok tembakau, hingga kini tidak ada masalah,” ucapnya.
Dia juga menyayangkan maraknya penggunaan rokok elektrik di kalangan milenial di NTB. Padahal sebagian besar petani di NTB adalah petani tembakau.
Apalagi, tahun ini harga tembakau sedang anjlok, yang mengakibatkan sebagian besar petani tembakau NTB merugi. “Tentu ini sangat merugikan petani tembakau di NTB, keberadaan atau maraknya rokok elektrik bisa berdampak pada harga tembakau semakin murah,” katanya.
Sementara Wakil Rais Syuriyah PWNU NTB, TGH Sohimun Faisol, mengatakan rokok tembakau hukumnya makruh, namun jika alternatif mengganti rokok tembakau maka agar tetap hukumnya makruh tentu diganti dengan yang lebih baik dari tembakau.
Namun jika rokok elektrik justru memiliki risiko penyakit lebih banyak maka seharusnya rokok tembakau tidak perlu diganti. “Makanya NU itu mengatakan (rokok) tidak haram (makruh). Rakyat yang jual rokok dan petani tembakau juga diuntungkan dari keberadaan rokok tembakau,” ungkapnya.
Dia meminta pemerintah untuk mencari alternatif jalan keluar untuk membantu petani yang tengah merugi akibat hasil panen tembakau anjlok. “Ini masalah dagang, ya pemerintah harus mencari jalan keluarnya,” kata TGH Sohimun.
Ia mengingatkan jangan sampai dengan berkembangnya rokok elektrik justru petani tembakau di NTB atau di Indonesia justru ekonominya jatuh akibat keberadaan rokok elektrik. Terakhir, dia kembali mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan kemaslahatan masyarakat dengan mencari jalan keluar dari polemik tersebut. (*)
www.lombokfokus.com