Lombok Tengah | Lombok Fokus – Suasana haru dan ketegangan menyelimuti Pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, Selasa (15/7), saat puluhan lapak milik pelaku usaha lokal mulai digusur aparat gabungan. Di balik deru mesin dan instruksi petugas, isak tangis para pekerja dan pemilik usaha pecah—menyuarakan kegelisahan tentang masa depan yang kian tak pasti.
Penggusuran yang dilakukan oleh gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan satuan pengamanan ITDC (Vanguard) memaksa pelaku usaha untuk meninggalkan tempat yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Tak hanya bangunan yang dirobohkan, tetapi juga harapan puluhan karyawan yang kini kehilangan pekerjaan.
Salah satu pemilik usaha, Kartini—pengelola Aloha Beach Café—tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Di hadapan aparat yang berjaga, ia mempertanyakan di mana peran pemerintah dalam melindungi rakyat kecil.
“Kalau Aloha ini digusur, karyawan saya yang 60 orang kemana? Mudah-mudahan mereka tidak nekat jadi perampok,” ucap Kartini dengan suara bergetar.
Kartini mengatakan pihaknya sebenarnya telah berupaya patuh dengan tenggat waktu yang diberikan. Namun, proses pemindahan peralatan dan bahan belum rampung, sementara penggusuran tetap dipaksakan hari ini.
“Kami sudah dikasih waktu tiga hari, tapi belum selesai kami berkemas, kenapa harus dipaksa hari ini? Ini seperti tak ada rasa kemanusiaan,” keluhnya.
Lebih jauh, Kartini menyoroti kebijakan ITDC yang dinilai tak adil. Ia heran mengapa lapak di pinggir pantai yang dirobohkan lebih dulu, padahal di area belakang masih terdapat lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
“Di belakang ini masih banyak lahan kosong, kenapa yang sudah bangun dan beroperasi duluan yang digusur? Ini logikanya di mana?” katanya geram.
Di lokasi, aparat keamanan terlihat berjaga ketat. Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka hanya menjalankan tugas berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan.
“Kita kasih waktu satu jam untuk dikosongkan, ya,” ujar Kapolres Lombok Tengah, AKBP Eko Yusmiarto, singkat.
Sampai berita ini diturunkan, proses pengosongan lapak masih berlangsung di bawah pengawasan aparat. Sementara itu, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Daerah Lombok Tengah terkait relokasi atau solusi bagi para pekerja dan pelaku UMKM yang terdampak.
