Polda NTB di Era Polri Presisi

Polda NTB di Era Polri Presisi
Kapolda NTB dengan latar belakang Markas Komando Polda NTB tampak dari atas

Oleh: M. Tajir Asjar *

 

Sabolah

Lombok Fokus|Mataram – Presisi yang merupakan abreviasi dari prediktif, responsibilitas dan transparansi mengantarkan seorang Listyo Sigit Prabowo menduduki tampuk pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Slogan Polri Presisi diusung Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai estafet (keberlanjutan) Polri Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) di era dua Kapolri Tito Karnavian dan Idham Azis.

Momentum terpisahnya Polri dari institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tahun 2002 silam, menandai dimulainya tabuhan genderang reformasi institusi kepolisian. Tak hanya di tingkat Pusat, reformasi di tubuh sipil bersenjata itupun terjadi dan terus berlanjut hingga ke tingkat terbawah, tak terkecuali di Kepolisian Dareah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB).

Polri sebagai manifestasi tugas-tugas pengamanan domestik memiliki tugas pokok (tupoksi) sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dimana hal itu sejalan dengan demokratisasi yang terus menerus digaungkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 2022 tersebut, prinsip-prinsip demokrasi seperti penegakan hukum, menghormati hak-hak sipil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) menjadi paradigma baru dalam Reformasi Polri.

Polda NTB yang beberapa kali pergantian pimpinan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, seakan mampu mengaplikasikan slogan Polri Presisi yang terus ditabuh Kapolri. Dimulai dari Kapolda NTB Irjen Pol. M. Iqbal yang mampu mengendalikan laju penyebaran pandemi Covid-19, berlanjut dengan kepemimpinan Irjen Pol. Djoko Perwanto wajah Polda NTB terlihat kian memantapkan posisinya di hati masyarakat, sebagai institusi keamanan yang lebih inklusif. Lebih-lebih Polda NTB telah terbukti mampu mengamankan beberapa event internasional seperti World Superbike (WSBK), MotoGP Mandalika, Motocross Grand Prix (MXGP) Samota dan Ironman 70.3 Lombok.

READ  Peran Masyarakat Dalam Perbankan

Tak hanya itu, penataan infrastruktur lingkup Markas Komando (Mako) Polda NTB pun tak ketinggalan dilakukan. Lapangan Gajah Mada Polda NTB kini berganti nama dengan Lapangan Bhara Daksa, dengan Tribun Lumbung yang cukup megah, di sisi timur telah terpasang digital monitor ukuran jumbo dan di sudut barat-utara dilengkapi dengan mini Cafe’91.

Dari kaca mata penulis setidaknya ada lima capaian penting, yang dapat dijadikan parameter optimisme reformasi Polri Presisi di Polda NTB, yang mana hal itu perlu dipertahankan dan terus dipupuk.

Pertama, pembangunan soliditas dan sinergitas TNI-Polri dalam hal ini Polda NTB dengan Korem 162/Wira Bhakti. Polda NTB dan Korem 162/WB merupakan dua institusi yang menjadi tulang punggung utama dalam pertahanan dan keamanan wilayah. Sinergitas keduanya mutlak diperlukan.

Soliditas dan sinergitas Polda NTB dengan Korem 162/WB, terlihat sedemikian padunya manakala penyelesaian sengketa lahan saat pembangunan Pertamina Mandalika International Circuit, Kuta, Lombok Tengah, sehingga sukses terhelatnya event WSBK dan MotoGP Mandalika.

Selain itu, intensnya komunikasi yang dibangun Kapolda NTB dengan Danrem 162/WB, juga tampak ketika personel dua institusi ini berjibaku dalam penanganan bencana alam gempa bumi 7,6 SR yang mengguncang Pulau 1000 Masjid di akhir tahun 2018.

Kedua, sinergitan Polda NTB dengan stakeholder baik formal maupun non-formal. Fenomena ini telah mampu ditunjukkan Polda NTB dalam penanganan berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Satu contoh misal, penanganan konflik bentrokan warga Muslim dan Budha di Desa Mareje Kabupaten Lombok Barat. Bersama stakeholder dan berbagai elemen lainnya, Polda NTB telah mampu mendamaikan dua kelompok umat yang bertikai hanya gara-gara pawai takbiran.

Ketiga, pemberdayaan gender dimana terdapat beberapa posisi strategis di satuan kerja (satker) dipimpin kaum hawa (perempuan) atau polisi wanita (polwan). Selain itu, Polda NTB dan polres jajaran terus berupaya melaksanakan amanat UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Pornografi.

READ  Andy Wibowo Jadi Atlet Tercepat Ironman 70.3 Lombok

Kesetaraan gender merupakan satu nilai penting dalam demokrasi. Eksistensi kaum Hawa pada jajaran pimpinan kepolisian di berbagai tingkatan, diharapkan akan memberikan corak baru dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik.

Keempat, upaya pemberantasan narkoba khususnya oleh Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB dan Satresnarkoba Polres jajaran. Keberhasilan dalam pemberantasan dan atau pengungkapan kasus peredaran narkoba patut mendapat apresiasi, mengingat sejak Ditresnarkoba dipimpin Kombes Pol. Helmi Kwarta Kusuma PR. yang estafet kepemimpinannya dilanjutkan Kombes Pol. Doddy Supriadi, dua bandar besar narkoba NTB telah dapat dikandangkan di balik jeruji besi.

Kelima, kemampuan Polda NTB melalui Bidang Hubungan Masyarakat (Bid Humas) menjalin sinergi dengan awak media. Bangunan sinergitas dengan wartawan yang dibidani Bid Humas Polda NTB, dari hari ke hari terus dipupuk melalui berbagai kegiatan maupun kesempatan.

Kemampuan dalam mengelola pemberitaan media itu, telah ditunjukkan oleh setiap pimpinan Bid Humas Polda NTB, tak terkecuali Kombes Pol. Artanto yang mengemban jabatan selaku Kabid Humas dua kali pergantian kapolda hingga saat ini, didukung penuh para Kasi Humas Polres/Polresta jajaran se-NTB.

Hal itu dibuktikan dengan masifnya pemberitaan media terkait kegiatan yang dilaksanakan Polda NTB dan polres jajaran.

Namun demikian, ada satu catatan yang harus mendapat perhatian lebih Polda NTB dan polres jajaran, untuk menjadi lebih baik dan semakin dicintai masyarakat yakni respon cepat atas pengaduan masyarakat tanpa melihat siapa, dari mana dan apa latar belakangnya. Hal ini banyak diadukan oleh masyarakat dan harus segera mendapat perhatian.

Penutup, tak ada gading yang tak retak dan tak satupun bunga yang tak berguguran sekalipun salju tetap menetesinya. Demikian pula dengan Polri khususnya Polda NTB, memang Polda NTB belum menjadi institusi yang ideal. Namun, Polda NTB telah menunjukkan komitmen untuk mengawal perubahan menuju lebih baik dan profesional, dalam menjalankan tupoksinya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

READ  Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia

Akhirnya, reformasi Polri Presisi harus terus digaungkan melalui program-program strategis, sehingga Polri yang Presisi tidak terjebak dan hanya menjadi jargon semata.

Jadikan Presisi sebagai motivasi yang harus dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Polri yang Presisi harus mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, guna terwujudnya Indonesia yang pulih lebih cepat bangkit lebih kuat. Dirgahayu Humas Polri ke-71.

 

*) Penulis adalah redaktur pelaksana dan jurnalis media pemberitaan online wordly.id Kartu Uji Kompetensi Wartawan Nomor: 18597-PWI/Wda/DP/II/2021/14/02/74

Facebook

Sabolah
Sabolah

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification