Mataram | satu tahun Pemerintah Jokowi-makruf, PKC PMII Bali-Nusa Tenggara gelar diskusi Cipta Kondisi Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf dengan mengundang beberapa elemen Pemerintah, DPRD dan tim Pemenangan Jokowi-makruf. Selasa, 27 Oktober 2020
Ketua pkc PMII ( aziz muslim) dalam sambutannya mengatakan ada 4 undang-undang yang membuat negara ini gaduh akhir-akhir ini.
“Ada 4 undang-undang yang menjadi kontroversial di Republik ini, yang pertama ada UU KPK, yang terakhir ada UU Cipta kerja yang di seluruh Provinsi di Indonesia melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang di lakukan oleh mahasiswa dan seluruh OKP”
“Penting kita diskusikan satu tahun kepemimpinan Jokowi makruf ini wilayah yang 41 tahun Jokowi ini bahwa nawacita di republik ini jika ditambah lagi dengan. Maka dari visi misi dan nawacita Jokowi ini bisa tidak selsai sampai 5 tahun”katanya
“Bahkan di 4 undang-undang ini seluruh mahasiswa dan buruh meminta jokowi untuk mundur dari jabatannya”
“Inilah kemudian yang penting kita diskusikan sebagai orang gerakan atau mahasiswa yang sering kita katakan bahwa menjadi agen of control. Tapi kemudian kita tidak tahu isu nasional, isu daerah maupun isu-isu sampai ke kampus.
Itulah kemudian kita ingin mendiskusikan bahwa dari daerah sampai nasional. Apalagi besok pagi hari sumpah pemuda, lagi rame-rame soal UU Cipta kerja. Belum lagi soal KUHP, Soal KPK. Di seluruh wilayah Indonesia, di 34 provinsi saya rasa akan melakukan aksi demonstrasi.”
“Soal UU citpa kerja ini, jika kita tidak ikut ambil bagian, maka kita harus menerima bahwa undang-undang cipta kerja ini. “
Empat UU kontroversial ini menjadi tolak ukur kinerja Bapak Jokowi dan makruf, ini yang membuat seolah-olah rakyat yang kontroversial” pungkasnya
Sementara Kadis sosial NTB ( H ashanul Khalik) saat menyampaikan materi memuji kinerja Jokowi-ma’ruf, dia mengatakan banyak program pemerintah yang didrop ke NTB .
“kita dari tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia yang awalnya pada urutan ke-15 dari 22 negara pada tahun 2019 itu kita pada angka 5 besar. Karna memang proses dalam perlindungan terhadap kesenjangan sosial, kemudan pemberian bantuan sosial, dan berbagai program lainya yang masuk ke pemerintah daerah, itu memang cukup tinggi. Contoh di Nusa Tenggara Barat Nusa, Tenggara Barat itu kita penduduk miskinnya sampai akhir tahun 2018 ada 14,58%, kemudian pada Maret 2019 kita 13,58%, kemudian kita naik pada Maret itu tahun 2020 menjadi 13,97%. salah satu penyebabnya adalah karena Covid-19. Bebernya
“Perhatian pemerintah pusat kepada NTB sangat bangus. Setiap tahun itu hampir pada angka 2 triliun bantuan sosial yang masuk di Nusa Tenggara Barat. Itu tidak sedikit.”tambahnya
Bantuan ini dia langsung masuk ke kartu Kesejahteraan sosial masyarakat kita. Dia tidam masuk melaui dinas sosial Provinsi maupun kabupaten/kota.
“Di 2020 Ini, saya baru kemarin menghitung 3,4 triliun sudah terdistribusi di Nusa Tenggara Barat. kenapa naik? karena ketika kami meminta tambahan kouta untuk bantuan pangan Non tunai kedian juga program PHK, kemudian ada program rehabilitasi sosial. Itu kemudian dipenuhi.”
“Kalo secara nasional di 2020 ini, nilai untuk pembangunan kesejahteraan sosial dalam bentuk bantuan sosial ini hampir 300 Triliun lebih untuk Indonesia. Kita di NTB 3.4 triliun. Ini luar biasa.”
“Kita sedang melakukan perbaikan data, kita menunjuk dan menetapkan petugas-petugas datan atau operator datan. sekarang pada tingkat Desa, di NTB bulan Agustus kemarin sudah mulai perbaikan data. Dan ini sedang menunggu keputusan menteri Sosial. Sehingga pada tahun 2020 nanti ada perbaikan data kita di Nusa Tenggara Barat.”
“Sehebat apapun Jokowi-makruf memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, kalau sudah namanya bantuan sosial, maka mesti banyak kekurangan-kekurangannya di lihat dari masyarakat yang tidak mendapat bantuan. Karna banyak masyarakat walaupun dia mampu tapi mau menerima bantuan.”
“Perhatian Jokowi ma’ruf pada bidang pembangunan kesejahteraan Sosial itu sangat luar biasa termasuk di NTB. tadi yang saya sampaikan setiap tahunnya tidak kurang dari 2 triliun dan 2020 ini sudah 4,3 triliun.”
“Persoalan pada data, ini yang sekarang kita mulai perbaiki, Pemerintah Jokowi makruf juga memahami persoalan itu. Mulai tahun 2021 nanti diminta untuk melakukan perbaikan data melalui penelitian sosial persoalan.”
“Pada tahun 2021 direncanakan melakukan perbaikan-perbaikan data sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sesungguhnya memiliki hak untuk menerima bantuan itu. kemudian kita di daerah pada masa Covid-19 kita diperintahkan untuk melakukan penyisiran warga masyarakat yang tidak dapat. Membentuk satuan tugas melakukan penyisiran warga masyarakat dalam pembangunan sosial.”
“Saya yakin masyarakat ini, di atas 50% cukup puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. bicara tentang pembangunan di bidang lainnya dan peran sosial.”pungkasnya
Sementara L winengan yang merupakan Ketua Barisan jokowi- makruf NTB meminta masyarakat NTB untuk tidak memunafikkan kebaikan Pemerintah saat ini.
“Bagi masyarakat NTB yang tidak bersyukur kepada Pemerintah Jokowi-makruf itu berarti kufur, zolim. Di NTB kita harus bersyukur karna yang pertama, soal gempa, presiden kita ini di NTB sudah membuatkan kita dua kali kepres untuk membantu soal dana gempa, di ntb ini sudah di luncurkan kurang lebih 5,7 Triliun untuk membantu masyarakat NTB. “
“Kita tidak boleh mumunafikam apa yamg diberikan oleh negara.”
“Coba kita lihat bagaimana perhatian pak Jokowi terhadap masyarakat lombok tengah terkait pembangunan KEK Mandalika.”
Sementara Moh, Akri (Anggota DPRD NTB mengatakan kebangkitan NTB dimasa pandemi ini hanya UMKM.
“Melihat 1 tahun Pemerintah Jokowi-makruf ini, Saya kira, saya juga sebagai partai pengusung Jokowi di daerah, tentu kami juga kedepankan cek and balen. Selama itu tidak memberikan kebijakan yang positif untuk masyarakat, kita juga tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang memang kebijakan yang tidak positif dilakukan terhadap masyarakat. oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi kapasitas kita selaku DPR provinsi tentu kami juga mengatur dalam hak bajeting kami, hak pengawasan kami dan hak legislasi kami di DPRD Provinsi.”
“Fungsi kami mengawasi kebijakan-kebijakan yang ada di daera. Kamarin waktu covid-19, DPRD kami sudah mengagarkan sekitar 926 Miliar untuk Penanggulangan covid-19 dan kesejahteraan sosial. 300 miliar itu kita anggarkan untuk kesenjangan ekonomi stimulan, 300 miliar untuk alat kesehatan, 326 miliar untuk JPS. “
Itu yang kami lakukan yang memang program itu sesuai dengan pusat.
“Pemerintahan Jokowi sekarang ini memperkuat UMKM, karna satu-satunya harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini adalah UMKM, karna UMKMlah yang mampu bertahan di situasi pandemi saat ini.”pungkasnya
www.lombokfokus.com
