Jakarta, Lombok Fokus – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan TPID Award 2024, kategori TPID Provinsi Berkinerja Terbaik. Penghargaan tersebut diterima langsung Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si yang diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2024 di Istana Negara, (14/6/2024).
Selain Pemprov NTB, Kabupaten Lombok Barat juga mendapatkan penghargaan pada kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2024. Begitu juga dengan Kota Mataram yang meraih penghargaan kategori TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2024.
Penghargaan ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Mari kita jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih keras dalam mengendalikan inflasi di daerah.
“Anugerah ini sumber motivasi dan sumber inspirasi untuk bekerja. Kendalikan inflasi di daerah lebih baik lagi. Insyaallah,” ungkapnya.
Presiden RI Jokowi mengapresiasi pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang telah bekerja keras dan telah berusaha keras untuk mengendalikan inflasi.
Dirinya menerangkan, berkat kerja keras semua tim pengendalian inflasi tersebut, terakhir pada bulan Mei, inflasi Indonesia berada di angka 2,84 persen. Saat ini salah satu yang terbaik di dunia.
“Kalau kita ingat sembilan atau 10 tahun yang lampau, inflasi kita masih berada di angka 9,6 persen. Atas usaha keras kita, (saat ini inflasi Indonesia) berada diangka 2,84 persen,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menerangkan kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, mengangkat tema Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga.
Perry Warjiyo mengungkapkan, Bank Indonesia meyakini inflasi yang rendah sebagai faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
“BI akan terus memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bersinergi erat dengan pemerintah baik pusat maupun daerah,” pungkasnya. (Rosm/LF)
