Mataram – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Mataram menegaskan sikapnya terkait dinamika aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan resmi, organisasi mahasiswa ini menyampaikan bahwa meskipun demonstrasi merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, namun tindakan anarkis yang berujung pada perusakan fasilitas umum, pembakaran, hingga penjarahan, tidak bisa dibenarkan.
Ketua PC PMII Kota Mataram, Edi Irawan Saputra, menekankan bahwa pihaknya tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada 1 September mendatang. Ia menegaskan bahwa sikap PC PMII jelas: menolak segala bentuk aksi yang merugikan masyarakat dan melanggar konstitusi.
“Kami dari PC PMII Kota Mataram menimbang dan menganalisa kejadian beberapa hari terakhir. Demonstrasi itu hak semua warga negara, tapi membakar, merusak fasilitas, dan menjarah adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh konstitusi negara,” tegas Edi Irawan. Senin, (1/9/25).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam aksi demonstrasi sebelumnya, PC PMII Kota Mataram tetap berpegang pada nilai ketertiban, menjaga agar tidak terprovokasi, serta mengedepankan penyampaian aspirasi yang bermartabat. Bahkan, setelah aksi tersebut, pihaknya melanjutkan kegiatan dengan agenda keagamaan berupa istighosah dan doa bersama, sebagai bentuk ikhtiar menjaga agama, bangsa, dan negara demi keutuhan Indonesia.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada kader perempuan, khususnya Ketua Kopri PKC Bali-Nusra, Sahabati Nurhalifa, yang telah ikut berjuang bersama tanpa ada paksaan. Ini menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa tidak hanya milik laki-laki, tetapi juga perempuan yang punya peran penting,” ujarnya.
Edi Irawan menambahkan, sikap kritis mahasiswa tetap akan dijaga dan dikawal sebagai bagian dari peran kontrol sosial. Namun, jalur yang ditempuh harus sesuai konstitusi dan tidak merusak tatanan kebangsaan.
“Kritis sebagai mahasiswa tetap kami lakukan sebagaimana mengontrol dan menjaga nalar kritis kami,” tegasnya.
