Menyambut tahun baru 2020, Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) menyampaikan sebuah resolusinya dari hasil jumpa muka dan pikiran para pengurus MPD selama dua hari, 26-27 Desember 2019, bertempat di Situgunung Sukabumi, Jawa Barat yang dikemas dalam acara Kemah dan Refleksi akhir tahun 2019.
Koordinator Presidium MPD, Mohammad Zulfikar Fauzi dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawab, Jumat (27/12/2019) menyampaikan point-point penting dari hasil pertemuan tersebut.
Terkait revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), MPD tambah Zulfikar, menyambut baik dan mendukung revisi UU KPK tersebut.
“MPD juga siap mengawal kinerja pimpinan KPK 2019-2023. Dan akan ikut turut serta mensosialisasikan upaya pencegahan korupsi di Indonesia serta mengevaluasi kinerja KPK,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2020, Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak. Untuk itu, MPD berharap pemerintah, partai politik dan stake holder penyelenggara pemilu untuk dapat menghadirkan pendidikan demokrasi yang berkualitas untuk kemajuan negara republik Indonesia.
Bahkan, lanjut Zulfikar, pada tahun 2020, terdapat 270 Pilkada di Kab/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia. Karenai itu, MPD menghimbau Partai Politik untuk tidak mencalonkan calon kepala daerah yang telah dipidana korupsi, karena dapat merusak tatanan masyarakat.
“MPD menghimbau kepada semua kelompok masyarakat sipil, pemuda dan mahasiswa, untuk mengawal proses pilkada serentak. Dan melawan upaya mempertahankan kelanggengan Oligarki dan dinasti politik di setiap daerah, karena dapat menyumbat regenerasi kepemimpinan yang berkualitas.
Sedang dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi dan pembangunan demokrasi yang berkualitas, MPD siap menjadi mitra KPK, TNI-Polri, KPU, Bawaslu, dan lembaga lainnya, baik lembaga pemerintah atau non pemerintah, demi terwujudnya Indonesia Maju, Damai, Aman, Bahagia dan sejahtera, demikian Moh Zulfikar Fauzi. ***
www.lombokfokus.com
