Mataram – Setelah melewati berbagai proses yang sangat panjang dengan beragam isu dan polemik yang mencuat di publik terkait pengelolaan lahan oleh PT Gili Trawangan Indah (GTI), akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memilih untuk memutuskan kontrak dengan pihak PT GTI terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 65 hektare di Gili Trawangan.
Keputusan ini berdasarkan dukungan semua pihak karena pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan.
“Oleh karena itu, setelah melihat keadaan seperti ini, kami memutuskan kontrak dengan pihak GTI dan kami sendiri bisa mengelola lahan tersebut dengan baik,” tegas Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., didampingi Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, saat rapat progres GTI melalui virtual di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jumat (3/9/2021) melalui rilis Diskominfotik NTB.
Dalam rapat progres dengan pihak PT GTI tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya.
Dr. Zul sapaan akrab Gubernur, menjelaskan, di antara 65 hektare yang dialokasikan pengelolaannya oleh GTI, ternyata 60 hektarenya telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang cukup bagus. Sehingga dari lahan itu yang tersisa hanya 5 hektare yang belum dimanfaatkan alias masih kosong.
“Untuk itu, secara kasat mata dengan logika sederhana karena investasi masyarakat juga sudah sangat bagus. Tidak mungkin kami mengusir masyarakat kita sendiri untuk salah satu investasi yang belum pasti,” tutur Dr. Zul.
Masyarakat Gili Trawangan, Terimakasih Telah Putus Kontrak PT. GTI
Masyarakat menyambut baik keputusan pemerintah yang telah memutus kontrak dengan PT. GTI, Lahan 65 Hektare itu bisa dikelola oleh masyrakat Gili Trawangan.
Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT), Basok Zaini mengungkapkan terimaksih banyak kepada Satgas Investasi dan pemerintah NTB yang telah memberikan jawaban yang pasti dan kebijakan yang pro rakyat.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah memperjuangkan masyarakat gili, dan terimakasih kepada pemerintah yang sudah pro rakyat,”Ungkapnya kepada media ini. Rabu, (22/9/21). (Red)
