MATARAM – Konsorsium Aktivis NTB menyoroti ketimpangan pembayaran proyek rehabilitasi sejumlah infrastruktur vital di Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini, pembayaran untuk proyek Islamic Center (IC) dan Rumah Sakit Mandalika baru mencapai 40 persen, jauh tertinggal dibanding proyek rehabilitasi Kantor Gubernur yang telah lunas 100 persen.
“Kami menyoroti pembayaran rehabilitasi Kantor Gubernur sudah tuntas, sementara IC dan RS Mandalika baru separuh jalan,” ujar Fidar Khairul Dìaz, perwakilan Konsorsium Aktivis NTB, Selasa (3/6/25). Ia menyebut kesenjangan ini bisa menimbulkan efek domino. “Jika pemerintah pilih kasih, jangan salahkan kontraktor hengkang. Sudah ada contoh, seperti proyek ruang kelas baru yang mangkrak di beberapa sekolah.”
Islamic Center dikenal sebagai ikon keagamaan dan budaya NTB, sedangkan RS Mandalika menjadi fasilitas strategis untuk mendukung pelayanan kesehatan dan pariwisata di kawasan Mandalika. Keterlambatan pembayaran dikhawatirkan akan menghambat progres pembangunan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan dari kedua fasilitas tersebut.
Meski demikian, Fidar menyatakan pihaknya masih menaruh harapan pada kepemimpinan saat ini. “Kami percaya pemerintahan Iqbal–Dinda tidak neko-neko dalam urusan pembangunan,” katanya, sembari mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi dan mempercepat pencairan anggaran proyek yang tertunda.
Konsorsium Aktivis NTB mendesak Pemprov NTB memberikan penjelasan terbuka atas ketimpangan ini dan mengambil langkah konkret agar seluruh proyek strategis dapat berjalan seimbang, transparan, dan selesai tepat waktu demi kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai dinas PUPR pilih kasih, ada indikasi bahwa PUPR memanfaatkan kontraktor agar didenda padahal DPRD NTB sudah usulkan putus kontrak” tandasnya.
