Oleh: Muis Debe
Masyarakat Pemerhati
Satu tahun perjalanan sebuah lembaga riset independen bukan sekadar penanda usia, melainkan juga momentum untuk melihat sejauh mana gagasan, kerja intelektual, dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memberi arti bagi pembangunan daerah.
Bagi Matadata Institute, tahun pertama ditandai dengan penyerahan 25 rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebuah langkah yang menarik untuk dicermati, terutama di tengah kebutuhan akan kebijakan publik yang lebih terukur, berbasis data, dan berpijak pada persoalan nyata masyarakat.
Tulisan ini tentu memiliki keterbatasan. Meminjam gagasan Arief Budiman, penulis berada sebagai individu di luar lingkaran. Bukan bagian dari lembaga, bukan pula pembuat kebijakan. Hanya seorang pemerhati yang melihat dari pinggiran arena. Itu alasan pertama.
Kedua, apa yang dikemukakan di sini merupakan bentuk pengetahuan yang datang belakangan. Perjalanan Matadata Institute sejak awal berdiri belum menjadi bagian dari pantauan penulis. Pemahaman mulai tumbuh setelah mencermati kegiatan Silatul Fikri atau Silaturahmi Pikiran yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan satu tahun lembaga tersebut.
Ketiga, ada alasan yang lebih personal. Nurdin Ranggabarani, penggagas, pendiri, sekaligus penggerak Matadata Institute, adalah kawan masa kecil semasa SMP. Ada kehormatan dan kebanggaan tersendiri melihat seorang kawan menempuh perjalanan intelektual dan membangun ruang pengabdian melalui lembaga riset.
Ketiga hal itu perlu disampaikan sejak awal agar apresiasi ini ditempatkan secara proporsional. Tulisan ini bukan laporan dari orang dalam, melainkan catatan seorang pemerhati yang mencoba membaca arti kehadiran Matadata Institute bagi pembangunan NTB.
Produk Pertama: 25 Rekomendasi Strategis untuk NTB
Pada 17 Oktober 2025, di Mataram, lahir sebuah lembaga riset independen dengan moto sederhana, tetapi mengandung tekad yang besar: “Dengan Data, Kita Menata.”
Satu tahun kemudian, dalam momentum peringatan hari jadinya, Matadata Institute yang dipimpin Nurdin Ranggabarani menyerahkan 25 butir rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi NTB.
Rekomendasi tersebut berfokus pada tiga bidang utama, yakni penguatan sistem meritokrasi, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya, serta penyehatan alokasi anggaran sektor kesehatan.
Ketiganya menyentuh persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Meritokrasi berkaitan dengan kualitas sistem dan penempatan sumber daya manusia. Penanganan kemiskinan ekstrem menuntut pemahaman terhadap kondisi masyarakat hingga tingkat desa. Sementara itu, anggaran kesehatan perlu dilihat bukan hanya dari besarnya alokasi, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kehadiran rekomendasi tersebut menjadi langkah awal yang patut diapresiasi. Di tengah dinamika pembangunan daerah, Matadata Institute berupaya menghadirkan ruang yang mendorong kebijakan dibicarakan melalui data, kajian, dan argumentasi, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau kepentingan sesaat.
Membalik Logika Pembangunan
Pembangunan daerah terkadang menghadapi persoalan mendasar dalam menentukan arah kebijakan. Data dan kajian seharusnya menjadi pijakan sejak awal, tetapi dalam praktiknya, tidak jarang data baru dicari setelah keputusan atau arah kebijakan ditetapkan.
Padahal, pembangunan yang baik semestinya dimulai dengan keberanian melihat kenyataan secara jernih. Kebijakan perlu berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat, bukan sekadar dari asumsi mengenai apa yang mereka butuhkan.
Tantangan tersebut semakin terasa di NTB, sebuah wilayah dengan karakter geografis kepulauan serta keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi masyarakat di satu wilayah tidak selalu sama dengan wilayah lainnya. Karena itu, pendekatan pembangunan yang seragam berisiko mengabaikan kebutuhan dan potensi lokal.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pernah mengakui kompleksitas tersebut.
“NTB ternyata lebih kompleks dari yang saya bayangkan. NTB itu tidak homogen, sangat heterogen.”
Pengakuan ini dapat menjadi titik awal untuk membangun pendekatan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi daerah. Namun, memahami keragaman hanyalah langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi program yang tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
Di antara niat baik pemerintah dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat, selalu ada ruang yang perlu diperiksa. Apakah kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab persoalan? Apakah anggaran digunakan sesuai kebutuhan? Apakah program yang dijalankan menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan?
Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang membuat keberadaan riset dan evaluasi independen menjadi penting.
Matadata Institute sebagai Jembatan antara Kebijakan dan Realitas
Kehadiran Matadata Institute membuka ruang bagi evaluasi kebijakan yang konstruktif. Perannya bukan sekadar menjadi pihak yang selalu mengkritik pemerintah, tetapi juga bukan menjadi pendukung yang membenarkan setiap keputusan.
Lembaga riset independen semestinya mampu mengambil posisi yang memungkinkan data dan bukti diperiksa secara terbuka. Ketika kebijakan berjalan baik, hasilnya dapat menjadi pembelajaran. Ketika ditemukan kekurangan, rekomendasi perbaikan perlu disampaikan secara argumentatif dan bertanggung jawab.
Dalam konteks tersebut, tiga bidang rekomendasi Matadata Institute menunjukkan relevansi dengan persoalan mendasar pembangunan NTB.
Pertama, penguatan sistem meritokrasi.
Pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi juga oleh kualitas sistem yang menjalankannya. Sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan tata kelola yang memungkinkan kompetensi, integritas, dan kinerja mendapatkan tempat yang semestinya.
Orang-orang yang memiliki kemampuan baik belum tentu dapat menghasilkan kinerja optimal apabila bekerja dalam sistem yang tidak mendukung. Karena itu, pembenahan tata kelola dan penguatan meritokrasi bukan sekadar urusan administrasi birokrasi, melainkan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kedua, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya.
Kemiskinan tidak cukup dipahami sebagai angka statistik. Di balik angka tersebut terdapat kondisi rumah tangga, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang ekonomi yang berbeda di setiap desa.
Program penanganan kemiskinan perlu mempertimbangkan keragaman tersebut. Solusi yang berhasil di satu desa belum tentu memberikan hasil serupa di desa lain. Data yang terperinci dan pemahaman terhadap kondisi lokal menjadi penting agar intervensi pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
Ketiga, penyehatan alokasi anggaran sektor kesehatan.
Besarnya anggaran kesehatan tidak dengan sendirinya menjamin meningkatnya kualitas pelayanan. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dialokasikan, digunakan, dan diterjemahkan menjadi pelayanan yang dapat diakses masyarakat.
Ukuran keberhasilan pada akhirnya perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan warga, termasuk kemudahan memperoleh layanan kesehatan dasar, ketersediaan fasilitas, dan kualitas pelayanan di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.
Ketiga bidang tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan membutuhkan lebih dari sekadar perencanaan. Diperlukan pula evaluasi yang konsisten untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran benar-benar bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan.
Keterbukaan Pemerintah dan Pentingnya Kritik Konstruktif
Hal lain yang layak mendapat perhatian adalah kesediaan pemerintah untuk menerima masukan. Pernyataan Gubernur NTB bahwa pemerintah tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan dapat dipandang sebagai pengakuan atas pentingnya proses perbaikan berkelanjutan.
Keterbukaan semacam itu perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme yang nyata. Masukan dari lembaga riset, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga perlu memperoleh ruang untuk dibahas serta ditindaklanjuti.
Hubungan antara pemerintah dan lembaga independen tidak semestinya dibangun atas dasar kecurigaan. Perbedaan pandangan tidak selalu berarti pertentangan. Kritik tidak harus dipahami sebagai serangan, sebagaimana apresiasi juga tidak seharusnya membuat evaluasi kehilangan ketajamannya.
Justru melalui dialog yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh perspektif tambahan untuk menguji asumsi, memperbaiki rancangan program, dan menilai kembali efektivitas kebijakan.
Dalam hubungan semacam ini, independensi lembaga riset tetap penting. Rekomendasi harus bertumpu pada data dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara pemerintah memiliki ruang untuk menilai, menguji, dan menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan serta kebutuhan pembangunan.
Masyarakatlah yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari hubungan kerja yang sehat tersebut.
Data sebagai Cermin Jujur Pembangunan
Satu tahun perjalanan Matadata Institute memberikan pelajaran sederhana, tetapi mendasar: data bukan alat untuk membungkam kebijakan. Sebaliknya, data dapat membantu membuat kebijakan lebih cerdas, terarah, dan terukur.
Data adalah cermin yang memperlihatkan keadaan sebagaimana adanya. Terkadang hasil yang ditunjukkannya tidak sesuai dengan harapan, tetapi justru di situlah nilai pentingnya. Tanpa keberanian melihat kenyataan, kekurangan berisiko terus berulang dan masalah yang sama dapat diwariskan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
Matadata Institute tidak perlu menggantikan peran pemerintah untuk memberikan arti bagi pembangunan. Kontribusinya justru terletak pada kemampuan menghadirkan perspektif independen, menguji kebijakan, dan menawarkan alternatif berdasarkan kajian.
Namun, apresiasi terhadap lahirnya 25 rekomendasi strategis perlu disertai kesadaran bahwa pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah rekomendasi disampaikan.
Dokumen rekomendasi tidak otomatis menghasilkan perubahan. Diperlukan dialog lanjutan untuk membahas rekomendasi mana yang dapat segera dilaksanakan, mana yang membutuhkan penyesuaian, serta mana yang masih memerlukan kajian tambahan.
Tindak lanjut tersebut juga perlu disertai indikator yang jelas agar perkembangan pelaksanaan kebijakan dapat dipantau dan dievaluasi.
Dengan demikian, keberhasilan Matadata Institute pada tahun-tahun berikutnya tidak cukup diukur dari banyaknya kajian atau rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran yang lebih bermakna adalah sejauh mana hasil pemikiran itu berkontribusi pada perbaikan tata kelola, ketepatan program, penggunaan anggaran, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dari Moto Menjadi Langkah Nyata
Satu tahun memang waktu yang relatif singkat bagi sebuah lembaga riset untuk membangun pengaruh yang luas. Namun, fondasi berupa kebiasaan berpikir berbasis data, keberanian melakukan evaluasi, dan kesediaan membangun dialog antara pemerintah dengan masyarakat sipil merupakan modal penting untuk perjalanan berikutnya.
Moto “Dengan Data, Kita Menata” akan memiliki arti yang lebih dalam apabila tidak berhenti sebagai identitas lembaga. Moto itu perlu tumbuh menjadi budaya bersama dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan.
Menata daerah berarti memahami siapa masyarakat yang dilayani, persoalan yang mereka hadapi, potensi yang dapat dikembangkan, serta tujuan yang hendak dicapai. Semua itu membutuhkan data yang memadai, analisis yang jernih, dan kemauan untuk terus belajar dari kenyataan.
Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang seberapa banyak program yang diluncurkan atau seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. Pembangunan adalah tentang perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat: kehidupan yang lebih layak, pelayanan yang lebih baik, kesempatan yang lebih adil, dan masa depan yang lebih manusiawi.
Dengan rasa salut dan bangga, selamat mensyukuri satu tahun perjalanan, Matadata Institute.
Semoga terus tumbuh sebagai ruang pemikiran yang independen, kritis, dan konstruktif. Semoga data senantiasa menemani langkah pembangunan NTB menuju tata kelola yang lebih baik, kebijakan yang lebih adil, dan kesejahteraan yang semakin nyata bagi masyarakat.
Dengan Data, Kita Menata.
