Verification: 27a3a887773ff714

Kepala Divisi Hukum dan HAM, Pimpin Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Se-Provinsi NTB

  • Bagikan
Kepala Divisi Hukum dan HAM, Pimpin Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Se-Provinsi NTB
Sabolah

Mataram, Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Harniati beserta jajarannya dan dihadiri oleh anggota MPW NTB, antara lain Edi Hermansyah, H. Aroman, Djumardin, Kaharuddin, serta Ketua MPDN Kota Mataram Agus Suarjaya, di Ruang Legal Drafter Kemenkumham NTB, Rabu (18/8/2021).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Harniati mengatakan, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

BANK NTB Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ujar Harniati.

Ia juga mengatakan, kegiatan rapat koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk menyamakan Persepsi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris.

Dan membahas berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris.

Rapat Koordinasi sebaiknya dilaksanakan secara berkala guna menyambung tali silaturrahim diantara anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris serta membahas permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi.

Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris adalah melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali setahun terhadap Notaris, pungkas Harniati.

“Pemeriksaan Notaris yang dilakukan tim pemeriksa MPDN meliputi pemeriksaan administrasi dan Protokol Notaris yang pada pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi”.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perlu diadakan Rapat Koordinasi antar Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, tandasnya. (Red)

READ  Kemenkumham NTB Apel Virtual

Facebook

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification
Refleksi HANI, Wartiah dan Rumah Aspirasi Gelar Loma Video Kreatif Mantan Wakil Gubernur NTB Wafat Aksi Joget Tiktok di Lombok Viral