Mataram — Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, mengkritik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mensuspend atau menutup sementara 302 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penutupan tersebut dilakukan dengan dua alasan utama, yakni belum dimilikinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum lengkapnya Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).
Menurut Lalu Wink Haris, kondisi ini mencerminkan adanya keteledoran dan kelalaian BGN dalam melakukan verifikasi awal terhadap kelengkapan dokumen esensial dapur SPPG.
“Seharusnya sejak awal BGN memastikan seluruh dapur yang beroperasi telah memenuhi syarat administrasi dan teknis. Jangan sampai program berjalan, tapi aspek dasar seperti perizinan justru diabaikan,” tegasnya.
Ia menilai, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan.
Menurutnya, aspek higienitas makanan menjadi hal krusial mengingat program tersebut menyasar siswa sebagai penerima manfaat. Kelalaian dalam pemenuhan standar berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, termasuk keracunan makanan.
“Program ini menyangkut kualitas gizi dan keamanan pangan bagi anak-anak. Maka seluruh standar seperti SLHS dan IPAL wajib dipenuhi agar makanan yang disajikan benar-benar sehat dan aman dikonsumsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kasta NTB mendesak BGN untuk mengambil langkah lebih tegas. Tidak hanya sebatas penutupan sementara, tetapi juga penutupan permanen terhadap dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan, terlebih jika sebelumnya telah diberikan peringatan.
“Kalau sejak awal sudah diberikan warning tetapi diabaikan, maka perlu tindakan tegas. Penutupan sementara ini justru berdampak pada siswa karena menghambat distribusi makanan serta mengganggu capaian target program,” katanya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa NTB menjadi salah satu provinsi dengan jumlah dapur SPPG terbanyak yang disuspend secara nasional. Hal ini dinilai sebagai indikasi lemahnya pengawasan dari BGN di daerah.
“Kondisi ini menunjukkan pengawasan yang tidak maksimal, khususnya dalam memastikan kelengkapan SLHS dan IPAL. Jangan sampai program strategis nasional dijalankan secara asal-asalan,” pungkasnya.
