Mataram – Polemik harga tembakau kembali mencuat di Nusa Tenggara Barat. Sekitar 35 perusahaan tembakau bersama Himpunan Petani Tembakau Lombok (HIPTAL) dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB menghadiri pertemuan di ruang rapat Kantor Gubernur NTB, Jumat (29/8).
Pertemuan yang dipimpin oleh Kasat Pol PP NTB, H. Fathul Gani, itu juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB Taufik Hidayat, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Jamaludin Maladi, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur.
Ketua Umum Kasta NTB, Zulfan Hadi, menegaskan bahwa harga pembelian tembakau saat ini berada di kisaran Rp34–35 ribu/kg, jauh di bawah biaya produksi. Jika harga ini dibiarkan, petani dipastikan akan merugi.
“Maka kami meminta agar Pemprov NTB sebagai mediator membuka data kuota pembelian seluruh perusahaan dan mempertanyakan berapa kemampuan beli mereka. Harus ada win-win solution agar petani dan perusahaan sama-sama diuntungkan,” tegas Zulfan.
Sementara itu, perwakilan PT Djarum menyatakan kesiapannya membeli tembakau petani dengan harga Rp45–60 ribu/kg. Pernyataan ini disambut positif peserta rapat dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi perusahaan lain.
Kasat Pol PP NTB, H. Fathul Gani, menegaskan pihaknya akan mengawal distribusi tembakau. Mulai Senin, pihaknya akan menurunkan personel ke seluruh gudang untuk memastikan tidak ada praktik permainan harga.
“Kami memang tidak berwenang melakukan intervensi harga. Tetapi kami akan pastikan tidak ada pihak yang dengan sengaja memainkan situasi untuk kepentingan individu atau korporasi tertentu,” ujar Gani.
Pemerintah Provinsi NTB diharapkan segera mengeluarkan sikap resmi untuk menjembatani kepentingan petani dan perusahaan, mengingat tembakau merupakan komoditas unggulan daerah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
