MATARAM – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan kritik keras terhadap langkah aparat kepolisian yang menetapkan enam mahasiswa sebagai tersangka setelah aksi demonstrasi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di Bima. Penahanan ini dinilai sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara kritis mahasiswa yang menyuarakan aspirasi rakyat.
Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu (28/5) tersebut digelar oleh aliansi Cipayung Plus Bima di sekitar Bandara Sultan Muhammad Salahuddin. Mahasiswa menyuarakan pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mendesak percepatan pembahasan RUU pembentukan PPS. Namun, demonstrasi berujung pada bentrokan, dan aparat menangkap serta menahan enam mahasiswa yang diduga terlibat dalam perusakan fasilitas umum.
Menanggapi hal ini, Ketua KAMMI NTB Irwan Julkaranain, SM. menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak dijadikan alat intimidasi terhadap gerakan moral yang dilakukan oleh mahasiswa.
“Penegakan hukum harus netral dan objektif. Jangan sampai digunakan sebagai alat untuk membungkam suara mahasiswa. Kami menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan yang sah secara konstitusional,” ujar Ketua KAMMI NTB dalam konferensi pers, Jumat (30/5).
Ia menambahkan bahwa dalam negara demokratis, ruang menyampaikan aspirasi harus dijaga, bukan justru dipersempit melalui pendekatan represif. KAMMI NTB menyebut tindakan penahanan mahasiswa tersebut sebagai alarm bahaya terhadap kebebasan sipil di daerah.
“Ketika mahasiswa menyuarakan kepentingan rakyat, lalu dijawab dengan intimidasi dan penahanan, maka kita sedang berada dalam kemunduran demokrasi,” tegasnya.
KAMMI NTB menuntut proses hukum yang transparan dan adil terhadap para mahasiswa yang ditahan.
Lebih jauh, KAMMI NTB menyerukan kepada seluruh elemen pergerakan mahasiswa di NTB untuk menyatukan solidaritas dalam menghadapi upaya pembungkaman demokrasi. Gerakan mahasiswa, kata mereka, tidak boleh ciut oleh tekanan negara.
“Mahasiswa harus terus bersuara dan mengawal perjuangan ini. PPS adalah aspirasi masyarakat pulau Sumbawa, dan kami menolak jika aspirasi itu dibungkam dengan tangan besi,” pungkasnya.
