LombokFokus|Mataram – Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (Kabid SMK), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Unit Tipidkor Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Mataram, Rabu (11/12/2024) sore. OTT itu terkait dugaan tindak pidana pemerasan dalam jabatan atau pungutan liar (pungli).
Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. Aidy Furqan, M.Pd., ditemui awak media usai apel pagi di halaman Kantor Dinas Dikbud NTB, Kamis (12/12/2024), mengaku terpukul atas kejadian tersebut.
“Saya merasa syok, down dan tidak buka HP untuk menstabilkan emosi saya,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Dengan suara bergetar, Kadis Dikbud NTB itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, dan berjanji menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
“Saya minta maaf, karena tidak bisa mengawasi rekan-rekan di Dikbud NTB secara maksimal. Saya malu, itu terjadi di kantor saya,” ujarnya, terlihat menahan tangis.
Untuk diketahui, Kabid SMK Dinas Dikbud NTB inisial AM, ditangkap sesaat setelah menerima uang Rp 50 juta dari seorang suplier bahan bangunan. Uang tersebut diduga terkait pengadaan bahan bangunan di SMKN 3 Mataram.
Dalam OTT itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti uang tunai Rp 50 juta dalam pecahan Rp 50 ribu, yang dibungkus plastik merah dan amplop berstempel PT. Utama Putramas Mandiri (UPM), dan bertuliskan biaya administrasi.
Selain itu, polisi juga menyita dua unit handphone, yakni iPhone 11 dan iPhone 15, termasuk satu paper bag bertuliskan “Optik Tunggal”.
Terpisah, Kasatreskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, mengungkapkan jika pihaknya segera melakukan gelar perkara, guna menentukan peningkatan status kasus ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.
“Hari ini kami gelar perkara, untuk memastikan langkah hukum berikutnya,” katanya.
Sebagai informasi, Kabid SMK Dinas Dikbud NTB hingga berita ini dimuat, masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Mataram.
Kejadian OTT Kabid SMK Dinas Dikbud NTB ini, menjadi sorotan publik karena dipandang mencoreng citra instansi pendidikan. Proses hukum akan menjadi ujian transparansi dan integritas, dalam pengelolaan institusi publik.(fit)
