LombokFokus|Mataram — Suasana hangat tampak menyambut rombongan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Senin (4/8/2025), yang berkunjung ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Kunjungan itu dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram, yang datang bersama tim untuk menyapa langsung jajaran dan melihat dari dekat, proses layanan keimigrasian di ibu kota NTB.
Kunker tersebut bukan sekadar rutinitas. Di baliknya, ada misi besar, memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan antara kementerian dan lembaga, khususnya soal imigrasi dan pemasyarakatan yang kian strategis di tengah tantangan global.
Dalam tinjauannya, Deputi Nyoman Mataram dan tim mengecek langsung, bagaimana pelayanan keimigrasian berjalan di lapangan. Tak hanya itu, mereka juga menyempatkan diri mengunjungi Ruang Detensi Imigrasi (Rudenim). Di sana, Deputi memastikan para deteni—warga asing yang bermasalah dengan keimigrasian—mendapat perlakuan manusiawi, sesuai standar operasional prosedur dan prinsip hak asasi manusia (HAM).
“Yang utama adalah memastikan bahwa di balik regulasi, ada sentuhan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan,” ujar Deputi Nyoman Mataram di sela-sela kunjungan.
Dalam pertemuan bersama jajaran struktural Kantor Imigrasi Mataram, Nyoman Mataram juga memberikan arahan penting, agar aparatur imigrasi senantiasa menjaga integritas, mengedepankan profesionalisme, dan terus berinovasi. Tak kalah penting, dia juga menyoroti pentingnya adaptasi terhadap transformasi digital, dan komitmen terhadap reformasi birokrasi yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Mirza Akbar, menyambut baik kehadiran tamu dari pusat tersebut.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Bagi kami, ini adalah bentuk dukungan langsung terhadap semangat kami, dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan humanis,” ungkap Mirza.
Mirza juga menambahkan jika sinergi lintas sektor seperti itu, sangat penting untuk memperkuat peran Imigrasi di daerah, sekaligus memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kegiatan itu menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah pusat, untuk memastikan kalau layanan dan kebijakan imigrasi serta pemasyarakatan, tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan secara merata dan berkualitas oleh masyarakat di seluruh penjuru negeri, termasuk di Nusa Tenggara Barat.(djr)
