Lombok Tengah, – Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) UIN Mataram merilis hasil hasil survei kepuasan pelayanan publik di Lombok Tengah. Senin, 15 Januari 2024.
Survei yang dilakukan oleh PuSDeK UIN Mataram sebagai salah satu bentuk sinergitas antara Perguruan Tinggi dengan Pemda Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Survey ini memfokuskan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah dengan elemen survei antara lain penggunaan media terkait pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum pemerintah daerah kabupaten Lombok Tengah.
Dijelaskan, dalam survei ini responden dipilih secara Purposive Sampling dengan metode acak dan menyasar sebanyak 400 responden yang dilakukan selama 30 hari, mulai dari tanggal 22 November sampai 22 Desember tahun 2023 lalu.
Menurut data yang dipaparkan oleh tim peneliti PusDek UIN Mataram, Rata-Rata Kepuasan Masyarakat terhadap Elemen Pengelolaan Pelayanan 67.27 Persen atau Ketegori Puas.
Sedangkan pada elemen Kinerja Utama Pemerintah Daerah juga Rata-rata kepuasan Masyarakat berada di angka 53,99 Persen dengan kategori Puas.
“Pada bidang pengelolaan pelayanan, kepusan tertinggi terdapat pada aspek kewajaran biaya/tarif pelayanan dengan kepuasan 81,2. Artinya masyarakat berpandangan biaya pelayanan publik di Kabupaten Lombok Tengah masih dalam kewajaran,”jelas tim peneliti PusDek UIN Mataram, Agus memaparkan datanya.
“Kepuasan terendah terdapat pada praktik aplikasi (online) pelayanan publik 43,6. Artinya, masyarakat belum puas terhadap pelayanan publik berbasis aplikasi (online),”Tambahnya.
“Sedangkan dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap kinerja umum Pemda kepuasan tertinggi adalah biaya pendidikan sudah terjangkau 75,2. Hanya bidang pelayanan kemudahan mendapatkan lapangan kerja yang memiliki kategori tidak puas 24.8,”katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah Lalu Wirenate S.IP, MA menyebut survei itu bagian dari caranya untuk memperbaiki pelayanan dan menyusun kebijakan pelayanan publik.
“Ini memang cara kita untuk memperbaiki pelayanan publik kita, salah satunya adalah menyelenggarakan survei kepuasan pelayanan publik yang sudah kita lakukan,”katanya,
“Survei ini dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan publik kita,”lanjutnya menjelaskan.
Secara kesimpulan menurutnya hasilnya baik, meskipun ada beberapa item yang masih kurang.
“itu memang ril kita rasakan, beberapa pelayanan publik kita misalnya penyediaan lapangan pekerjaan,”katanya.
“Hasil ini akan kami expose ke seluruh OPD, agar OPD juga menyusun kebijakan yang berdasarkan hasil survei ini, sehingga OPD tau mana bagian yang harus di perbaiki,”tambahnya.
