Mataram, – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan kunjungan ke Kantor Gubernur NTB di tengah cuaca hujan dan angin kencang. Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPD KNPI NTB, Taupik Hidayat, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi bangunan yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi publik.
“Kami datang untuk mengapresiasi pekerjaan rehabilitasi kantor gubernur yang banyak beredar di media sosial dengan tampilan elegan dan mewah. Namun, setelah kami melihat langsung, ternyata kondisinya jauh dari yang kami bayangkan,” ujar Taupik. Senin, (10/2/25)
Menurutnya, meski tampak luar gedung terlihat megah, kondisi di dalam masih belum rampung sepenuhnya. “Kami menemukan plafon yang masih bolong, beberapa bagian lantai tiga belum dikerjakan, serta penyekat ruangan yang hanya dicat tanpa pembaruan struktur besi lama,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya ruangan yang masih kosong tanpa furnitur maupun staf yang bertugas. “Seharusnya proyek ini sudah selesai bulan lalu, tapi hingga sekarang masih belum rampung. Saya menduga ada persoalan yang menyebabkan keterlambatan ini,” tegasnya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap proyek senilai Rp 40 miliar ini, KNPI NTB berencana menggelar acara “Roah” dengan membawa tumpeng dan nasi bungkus di Kantor Gubernur NTB pada Kamis atau Jumat mendatang. “Kami akan membuat undangan terbuka agar pemuda NTB bisa datang dan melihat langsung kondisi kantor ini,” kata Taupik.
Lelang Proyek Renovasi dan Anggaran yang Dikeluarkan
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek rehabilitasi Kantor Gubernur NTB memiliki pagu anggaran sebesar Rp 35,6 miliar dan dimenangkan oleh PT Barindo Prima Agung. Namun, nilai kontrak yang tercatat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB per 23 Juli 2024 hanya Rp 32,5 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 35,5 miliar.
Kepala Biro PBJ Setda NTB, Roni Yuhaeri, yang didampingi Kabag PBJ, Suherman, menyatakan bahwa proses lelang telah selesai. Selain itu, telah dilakukan tender untuk manajemen konstruksi senilai Rp 1,2 miliar oleh PT Manggala Karya Bangun Sarana dan konsultasi perencanaan rehabilitasi senilai Rp 2,4 miliar yang dimenangkan oleh Aretas Wicaksana Konsultan.
Lebih lanjut, Suherman memaparkan bahwa dari total 36 paket proyek konstruksi dan konsultasi di lingkungan Pemprov NTB, telah terjadi efisiensi anggaran sekitar 12,78 persen atau sebesar Rp 12,5 miliar dari pagu yang direncanakan.
Meski demikian, hingga saat ini, penyelesaian renovasi Kantor Gubernur NTB masih menjadi tanda tanya besar. Pemuda NTB pun menuntut transparansi dan percepatan penyelesaian proyek agar bangunan yang telah menelan anggaran besar ini dapat benar-benar difungsikan dengan optimal.
