Lombok Tengah | Lombok Fokus – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) bersikap tegas terhadap masyarakat nelayan yang membangun rumah semi permanen di sempadan pantai Kuta Mandalika. Hal itu karena tidak sesuai dengan aturan.
Anggota DPRD Loteng Murdani mengatakan, masyarakat nelayan yang membangun rumah semi permanen di sempadan pantai Kuta itu. jika mereka menyalahi aturan atau tidak diperbolehkan silahkan Pemda mengambil langkah tegas.
“Silahkan dijelaskan dengan baik kalau memang melanggar. Jagan menggusur tapi tidak memberikan solusi, mereka harus difikirkan juga untuk tempat tinggal,” ujarnya, Selasa (4/3).
Dikatakan, ditengah pembangunan pariwisata yang masif pihaknnya tidak ingin melihat ketimpangan terjadi di kawasan itu. Di satu sisi pengembangan pariwisata ini kan dihajatkan untuk meningkatkan investasi dan pendapatan daerah, tapi di sisi lain juga ada sebagian masyarakat yang ada di lingkaran kek Mandalika yang harus dipastikan hajat hidupnya.
“Jadi kampung Nelayan itu tidak merasakan manfaat dari keberadaan Kawasan wisata Mandalika itu,” ujarnya. Ini bisa
Untuk itu, pihaknnya mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis bagiamana memberikan rasa aman kepada masyarakat sekitar.
“Kalau kemudiannya kampung nelayan yang ada di sempadan pantai itu digusur apa kemudian solusi dari pemerintah itu juga harus difikirkan,” tegasnya.
Menurutnya, Pemda atasnama negara harus hadir untuk menjadi pelayan masyarakat. Masyarakat punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak itu jug hak dasar. Maka kami mensupport pemerintah untuk menyediakan rusunawa itu.
“Jagan biarkan masyarakat terlunta-lunta. itu yang membuat citra pariwisata kita semakin bertambah buruk dan jadi cerita negatif di dunia internasional,” tegasnya.
