Lombok Timur Lombokfokus.com – Diawal kepemimpinan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai di sorot oleh Bupati Lombok Timur H Hairul Warisin dan H Edwin Hadiwijaya, mulai dari lokasi kantor Dinas Sosial (Dinsos) hingga tingginya tenaga honorer.
Kepada para Pimpinan OPD, Hairul Warisin mengatakan instansi yang tugasnya langsung memberikan pelayanan terhadap masyarakat seharusnya berada di tempat yang mudah dan cepat untuk di akses.
“Untuk OPD yang fokus pelayanan, lokasinya harus mudah dan cepat di akses, apalagi yang di layanan masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti divabel tidak kesulitan,” jelas Hairul Warisin pada Kamis, 06 Maret 2025.
“Dinsos contohnya, seharusnya kantornya di bawah saja biar mempermudah masyarakat,” lanjutnya.
Lanjutnya, pandangannya terhadap lokasi Dinsos tersebut bukan tanpa dasar, melainkan ia sudah mendengar banyak keluhan dari masyarakat terutama masyarakat penyandang disabilitas, “tidak sedikit masyarakat kita mengeluh akan sulitnya akses menuju Dinsos, termasuk harus menggunakan lift, terlebih masyarakat yang divabel harus di dampingi oleh keluarganya,” ujar Warisin.
Selain itu, Bupati Lotim juga menyoroti tingginya angka honorer sekarang ini mencapai 11 ribu orang, “Saat saya menjadi wakil bupati, dulu jumlah honorer kita hanya 2500 Orang, tentu jumlah yang sekarang jauh lebih banyak yang secara otomatis menyedot anggaran yang besar juga,” katanya.
Terkait akan dilakukannya mutasi terhadap para pejabad lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur tidak (Pemda) Lotim, Haerul Warisin memastikan bahwa tidak ada unsur dendam atau kepentingan politik dalam rotasi jabatan.
“Untuk mutasi sendiri, saya pastikan tidak ada yang namanya jual beli jabatan, apalagi ada unsur dendam dalam kepentingan politik, mutasi itu murni penempatan pejabat yang sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki,” ujarnya.
“Sekali lagi saya tegaskan, haram hukumnya jual beli jabatan,” katanya dengan tegas.
