MATARAM| Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi Nusa Tenggara Barat (JATI-NTB) angkat bicara terkait penggunaan anggaran dana alokasi umum Tambahan (DAUT) tahun anggaran 2019 di kota Mataram
Untuk wilayah Kecamatan Ampenan, Sekarbela dan Mataram kegiatan penggunaan dana kelurahan baik yg bersumber dari DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN (dari pusat) dan APBD 5% tidak sesuai dengan PP no 17 thn 2018 tentang Kecamatan, permendagri 130 Tahun 2018 tentang penggunaan dan pengelolaan dana kelurahan serta perwal no 2 Tahun 2019 tentang penggunaan dan pengelolaan dana kelurahan
Saidin Ketua Bidang Ham dan Advokasi JATI NTB mengungkapkan hasil investigasi ada 3 kecamatan yang menggunakan DAU 2019 untuk pemasangan paping Blok dan pembangunan poskamling.
“Dari hasil investigasi lapangan yang di lakukan oleh JATI NTB, Ada 3 kecamatan di kota Mataram yang terindikasi di lakukan upaya korupsi penggunaan dana alokasi umum Tambahan ( DAUT ) di kota Mataram, Anggaran yang di berikan kepada masing masing kelurahan bernilai Rp. 350 JT per kelurahan atau Rp. 8,4 Miliar untuk 3 kecamatan dengan 24 kelurahan yang ada , dana tersebut di pergunakan untuk pembuatan paping Blok dan Pos kamling di masing masing kelurahan dan lingkungan,” terangnya
Ia mengatakan indikasi korupsinya terlihat jelas dimana biaya pembuatan poskamling dan pemasangan paving blok di masing masing kelurahan berbeda beda padahal harga satuan yang di pakai adalah harga satuan yang sama di kota Mataram.
“Ini jelas korupsi dan kami minta APH segera mengusut tuntas kasus ini,” ujar Saidin di Mataram Kamis 15/10/2020.
Saidin mendesak agar pihak Polda NTB memanggil para pihak yang terlibat.
“Kami mendesak agar POLDA NTB segera memanggil para pihak yang terlibat dari camat, Lurah dan kepala lingkungan untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban.
karena ini terindikasi bisa merugikan negara,” pintanya,” pintanya. (Red/Fd)
www.lombokfokus.com
