LOMBOK FOKUS – Gagalnya Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menjadi calon Ketua KONI NTB periode 2026-2030, menyisakan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar persoalan terpenuhi atau tidaknya persyaratan pencalonan.
Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, menilai sejak awal ada hal yang janggal dalam proses pencalonan Gubernur Iqbal. Sebab, salah satu syarat yang telah ditetapkan organisasi adalah calon harus memiliki pengalaman memegang cabang olahraga atau pernah menjadi pengurus KONI.
Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini mengatakan, sulit dipercaya apabila tim pemenangan gubernur tidak mengetahui persyaratan tersebut.
“Masak tim yang mendorong gubernur maju tidak mengetahui syarat dasar pencalonan? Itu kan bukan aturan yang muncul sehari sebelum pendaftaran. Kalau mereka serius mengusung gubernur, seharusnya semua persyaratan sudah dipetakan sejak awal,” tukas Didu, Rabu 20 Agustus 2026
Persoalan itu, menurut dia, menjadi semakin menarik karena tim pemenangan sebelumnya justru sangat percaya diri menyatakan dukungan terhadap Iqbal telah memenuhi syarat. Padahal, bagi Didu, menghitung dukungan saja tidak cukup. Kandidat harus dipastikan memenuhi seluruh persyaratan organisasi.
“Jangan sampai tim hanya menghitung berapa cabang olahraga yang mendukung, tetapi lupa menghitung apakah kandidatnya sendiri memenuhi syarat untuk masuk gelanggang,” ujarnya.
Didu menilai kegagalan Iqbal menjadi calon semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi tim yang sejak awal mendorongnya. Sebab, jika benar-benar ingin memenangkan Iqbal, kesalahan mendasar seperti tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan seharusnya dapat diketahui sebelum proses dukungan digerakkan.
*Skenario Lapis Kedua*
Didu mengajak publik tidak berhenti pada persoalan kelalaian administratif. Ia melihat kemungkinan lain yang menurutnya patut dibaca secara kritis, meski belum dapat disebut sebagai fakta.
“Dalam politik, kita tidak boleh hanya melihat siapa yang gagal. Kita juga harus melihat siapa yang diuntungkan setelah seseorang gagal,” katanya.
Menurut Didu, bisa saja dorongan terhadap Iqbal sejak awal memang tulus. Namun, ia juga membuka kemungkinan bahwa ada aktor politik tertentu yang melihat pencalonan gubernur sebagai jalan untuk menyiapkan kandidat alternatif.
“Bisa saja ini sekadar salah kalkulasi. Tetapi bisa juga ada politik lapis kedua. Gubernur didorong maju, tetapi ketika beliau ternyata tidak bisa menjadi calon, sudah ada orang lain yang siap mengambil posisi,” ujarnya.
Ia menyebut skenario tersebut secara metaforis seperti Kuda Troya. Dalam hal ini, Gubernur Iqbal bisa saja ditempatkan sebagai Kuda Troya tanpa dia menyadarinya.
“Di depan seolah-olah semua orang sedang berjuang memenangkan gubernur. Tetapi di belakangnya mungkin sudah ada kandidat lain yang dipersiapkan,” kata Didu.
Ia menekankan, istilah tersebut merupakan analisis politik, bukan tuduhan bahwa skenario itu benar-benar terjadi.
Karena itu, Didu menekankan, dirinya tidak mengatakan ini konspirasi. Melainkan hanya menegaskan bahwa publik punya alasan untuk bertanya, mengingat politik tidak hanya soal apa yang terlihat di panggung, tetapi juga siapa yang berdiri di belakang panggung.
Pertanyaan tersebut, menurut Didu, semakin relevan jika melihat rangkaian nama dan posisi politik yang muncul dalam kontestasi Ketua KONI NTB.
Sebelumnya, Mori Hanafi merupakan salah satu kandidat yang mendaftar bersama Gubernur Iqbal. Dalam perjalanan proses pencalonan, muncul pula dorongan agar Mori mundur dari pencalonan.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Iqbal merupakan Ketua KONI Kota Mataram. Ia juga berada dalam struktur Partai Golkar NTB. Dan kini, setelah Gubernur Iqbal dan Mori sama-sama tidak menjadi kandidat, kemudian tetiba muncul nama Wali Kota Mataram Mohan Roliskana sebagai figur yang diperbincangkan dalam bursa Ketua KONI NTB.
Mohan sendiri merupakan Ketua DPD Partai Golkar NTB. Dalam kancah olahraga, Mohan adalah Ketua Wushu NTB.
Bagi Didu, rangkaian tersebut terlalu menarik untuk sekadar dilewati sebagai kebetulan.
“Satu per satu simpulnya muncul. Ada gubernur, ada ketua tim pemenangan, ada KONI Kota Mataram, ada Golkar, kemudian muncul nama Mohan setelah dua nama sebelumnya tidak menjadi kandidat. Apakah semuanya kebetulan? Bisa saja. Tetapi politik membutuhkan kita untuk membaca pola,” kata Didu.
Menurutnya, publik tidak perlu terburu-buru menyimpulkan adanya rekayasa. Namun, transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa kontestasi Ketua KONI telah diarahkan kepada figur tertentu.
“Kalau memang semua ini kebetulan, buka saja prosesnya secara terang. Kalau memang tidak ada skenario, publik akan bisa menilai sendiri,” ujar Didu.
Ditegaskan, persoalan utama kini justru berada di dalam lingkaran gubernur sendiri. Jika Gubernur Iqbal memang sejak awal serius ingin maju sebagai Ketua KONI, kata dia, tim pemenangan seharusnya menjadi pihak pertama yang memastikan seluruh persyaratan terpenuhi.
“Gubernur tidak boleh menjadi korban dari ketidaktahuan timnya sendiri. Kalau ada orang yang mendorong gubernur maju, orang itulah yang pertama kali harus memastikan beliau bisa maju,” katanya.
Karena itu, menurut Didu, kegagalan Iqbal bukan hanya persoalan gubernur tidak memenuhi syarat.
“Yang gagal bukan hanya kandidat. Tim yang mengantarkan kandidat juga harus dievaluasi. Sebab mereka yang membawa gubernur masuk ke arena,” ujarnya.
Ia mengingatkan, posisi gubernur berbeda dengan kandidat biasa. Dukungan politik terhadap seorang gubernur membawa konsekuensi lebih luas karena gubernur memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk pembinaan olahraga.
Karena itu, jangan sampai dukungan terhadap gubernur dalam kontestasi KONI kemudian berubah menjadi modal untuk meminta balas jasa politik.
“Jangan sampai gubernur didorong maju hari ini, lalu ketika gagal, orang yang mendorongnya datang membawa tagihan politik. Itu yang harus diwaspadai,” katanya.
*Siapa yang Paling Diuntungkan?*
Didu menyebut ada satu pertanyaan sederhana yang bisa digunakan untuk membaca dinamika tersebut. Pertanyaannya bukan lagi hanya siapa yang gagal menjadi calon. Pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari kegagalan itu.
Menurut dia, jika setelah Iqbal gagal muncul figur lain yang memiliki hubungan erat dengan jaringan politik yang sama, maka publik wajar mencermati proses tersebut. Namun, ia kembali mengingatkan agar analisis tidak berubah menjadi tuduhan.
“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan juga meminta publik berhenti bertanya ketika ada rangkaian fakta yang memang menarik untuk dibaca,” katanya.
Pada akhirnya, Didu menilai kontestasi Ketua KONI NTB harus dikembalikan kepada mekanisme organisasi dan kepentingan olahraga. Ketua KONI harus lahir dari kapasitas, pengalaman dan dukungan organisasi. Bukan karena siapa yang paling dekat dengan kekuasaan.
