Lombok Tengah | Lombok Fokus– Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan kembali membuahkan hasil. Pada tahun 2026, Pemkab Lombok Tengah berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, dalam ajang UHC Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Usai menerima penghargaan, Bupati Pathul Bahri menegaskan bahwa Lombok Tengah tidak ingin berhenti di kategori Madya. Pemerintah daerah menargetkan UHC Kategori Utama pada tahun depan.
“Tahun depan kita coba raih UHC Utama. Ini menjadi target bersama dan akan terus kita upayakan,” kata Pathul Bahri.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, A. Muhaimin Iskandar, didampingi Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta jajaran Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan RI.
Capaian UHC Madya ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata tanpa hambatan biaya.
Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. H. Suardi, SKM., MPH, Bupati Pathul Bahri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini Lombok Tengah berhasil meraih UHC Madya. Ini merupakan hasil kerja bersama dan sinergi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya kepada awak media.
Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lombok Tengah.
“Insya Allah, dengan kerja keras dan kolaborasi, tahun depan capaian ini bisa meningkat dari Madya menjadi Utama,” ucapnya optimis.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi di mana seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan yang baik, sehingga tidak mengalami kendala biaya saat mengakses layanan kesehatan.
“Keberhasilan daerah mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” tegas pria yang akrab disapa Cak Imin.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mempertahankan capaian UHC, tetapi terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
“Daerah yang masih berstatus Madya harus meningkat menjadi Utama. Sementara daerah yang sudah Utama harus fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatannya,” katanya.
Dalam UHC Awards 2026, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada 32 provinsi serta 397 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen, dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Ajang ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional sekaligus mendorong daerah untuk terus menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.
