Lombok Timur, Lombokfokus.com – Ketua Umum Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK-LKS) Kabupaten Lombok Timur, Nur Fitriani, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan atas kembali mencuatnya dugaan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah santri yang diduga dilakukan oleh salah seorang pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur.
Dengan nada getir, Nur Fitriani mengungkapkan duka cita yang mendalam, bukan hanya kepada para korban, tetapi juga terhadap masa depan Lombok Timur yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya aman bagi anak-anaknya sendiri.
“Lombok Timur ini hampir setiap tahun selalu berada di jajaran tertinggi angka Tingkat Kejahatan Sosial (TKS). Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini jeritan anak-anak yang terus menjadi korban,” tegas Fitriani saat ditemui awak media, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera mengusut tuntas kasus tersebut secara serius dan transparan, demi mencegah terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari.
Sebagai Ketua Umum FIK-LKS yang telah bertahun-tahun terjun langsung menangani kasus-kasus kekerasan dan persoalan sosial, Nur Fitriani mengaku lelah dengan berbagai forum seremonial yang menurutnya hanya dipenuhi teori, diskusi, dan janji-janji manis tanpa tindakan nyata.
“Terus terang saya sudah jenuh. Kalau hanya teori dan rapat tanpa eksekusi, Lombok Timur tidak akan pernah berubah. Yang dibutuhkan itu solusi konkret, bukan wacana,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menekankan bahwa persoalan sosial dan kemanusiaan memang tidak akan pernah sepenuhnya selesai, namun negara dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meminimalisir dampaknya, bukan justru membiarkan kasus demi kasus terus berulang.
Menurutnya, selama ini relawan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial kerap bekerja di tengah keterbatasan, bahkan tanpa dukungan negara yang memadai, meski peran mereka sangat vital dalam membantu masyarakat.
“FIK-LKS sudah puluhan tahun membantu masyarakat dan pemerintah. Tapi kami bukan orang berharta. Jangan biarkan kami berjuang sendirian,” tegasnya.
Nur Fitriani juga secara khusus menyoroti peran Dinas Sosial yang dinilainya sebagai garda terdepan dalam penanganan persoalan sosial, namun justru sering luput dari perhatian dan dukungan fasilitas.
“Dinas sosial sangat membutuhkan perhatian serius. Kantor yang layak, fasilitas memadai, hingga mobil operasional untuk penjangkauan kasus pun tidak tersedia. Ini pelayanan publik, bukan kerja sambilan,” katanya.
Ia mengkhawatirkan, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka anak-anak bangsa akan semakin banyak menjadi korban, sementara pelaku kejahatan sosial kian leluasa, tidak hanya di Lombok Timur, tetapi juga di wilayah lainnya.
Dalam pernyataannya, Nur Fitriani turut menyerukan tanggung jawab moral kepada seluruh pimpinan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk Gubernur NTB, agar persoalan sosial dan kemanusiaan tidak lagi diposisikan sebagai isu pinggiran.
“Ini persoalan yang sangat penting. Bersosial itu bukan hanya soal bantuan materi, tetapi tentang membangun kembali manusia, merehabilitasi, dan mengembalikan martabat,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik keras yang disampaikannya bukan bentuk kebencian, melainkan teriakan harapan demi perubahan nyata.
“Kami mengkritik bukan karena ingin Lombok Timur terlihat buruk, tetapi justru karena kami ingin Lombok Timur menjadi lebih baik dan anak-anak kita benar-benar aman,” pungkasnya.
