Banten, Lombokfokus.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok, berhasil meraih penghargaan nasional dalam kategori Penanganan Open Seat terbaik tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
Penghargaan prestisius tersebut diberikan langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Republik Indonesia, Dr. KH. Mochamad Irfan Yusuf, M.Si, dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M, yang berlangsung di Atria Hotel, Gading Serpong, Tangerang, Banten, Senin (28/7/2025).
Open seat merujuk pada kursi jemaah yang tidak terisi karena berbagai sebab administratif atau teknis. Penanganan yang cepat dan tepat oleh Kanwil Kemenag NTB dinilai mampu mengeliminasi kekosongan kuota secara signifikan, sehingga hak keberangkatan jemaah tetap terjamin dan pelayanan ibadah haji semakin optimal.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Kanwil Kemenag NTB tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memastikan hak-hak jemaah terlayani secara penuh hingga keberangkatan ke Tanah Suci.
Rakernas yang dibuka secara resmi oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Di antaranya Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi, Wakil Menteri Agama Dr. KH. Romo H.R. Muhammad Syafi’i, SH., M.Hum, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, serta Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Dr. Abdul Aziz Ahmad.
Selain itu hadir pula para pejabat eselon I Kemenag dan BP Haji, seluruh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Bidang PHU, serta pimpinan UPT Asrama Haji seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prof. Dr. Hilman Latief dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Rakernas tahun ini adalah “Legacy, Change and Continuity: Mewariskan Fondasi, Mengawal Perubahan, Membangun Keberlanjutan Ibadah Haji.” Tema ini diangkat untuk merefleksikan transisi besar dalam sistem penyelenggaraan haji nasional.
Dalam pidatonya, Menteri Agama RI menekankan bahwa tantangan penyelenggaraan haji bukan hanya di Arab Saudi, tetapi juga di dalam negeri, khususnya dalam proses administrasi yang sangat kompleks, seperti pengumpulan tanda tangan puluhan ribu jemaah dalam waktu terbatas.
Beliau juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia yang tengah mengarahkan peralihan tanggung jawab haji dari Kemenag kepada Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) secara bertahap dan terukur.
Rakernas dijadwalkan berlangsung hingga Kamis, 31 Juli 2025, dengan agenda utama mengevaluasi pelaksanaan haji tahun ini serta merancang kebijakan keberlanjutan untuk musim haji tahun mendatang.
