Jakarta, — Hari yang disebut-sebut sebagai “hari pembebasan” akhirnya tiba, ketika mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan tarif balasan terhadap negara-negara mitra dagang, menandai dimulainya era baru perang dagang global.
Pusat Pendidikan Pasar (Center for Market Education/CME) menyoroti data yang dipublikasikan oleh pemerintahan Trump. Dalam sebuah tabel yang disebut-sebut sebagai bukti perlakuan tidak adil negara lain terhadap Amerika Serikat, pemerintah AS mengklaim bahwa negara-negara tersebut menerapkan penghalang dagang dan manipulasi mata uang terhadap AS dalam tingkat yang sangat tinggi.
Sekilas, angka-angka tersebut memang tampak mencengangkan dan memberi kesan bahwa AS sedang dibombardir oleh praktik perdagangan yang tidak adil. Berdasarkan tabel tersebut, disebutkan bahwa AS menghadapi hambatan dagang sebesar 47% dari Malaysia, 64% dari Indonesia, 67% dari China, 46% dari Jepang, dan bahkan 90% dari Vietnam.
Namun menurut analisis CME, data tersebut tidak memiliki dasar ilmiah dan hanya merupakan hasil perhitungan rasio antara defisit perdagangan AS dan nilai impor AS dari negara-negara tersebut. Berikut datanya:
| Negara | Defisit Dagang AS 2024 | Impor AS 2024 | Rasio Defisit/Impor |
|---|---|---|---|
| Indonesia | USD 16,4 miliar | USD 25,6 miliar | 64,06% |
| Malaysia | USD 22,1 miliar | USD 47,7 miliar | 46,33% |
| China | USD 270,4 miliar | USD 401,4 miliar | 67,36% |
| Jepang | USD 62,2 miliar | USD 135,5 miliar | 45,90% |
| Vietnam | USD 113,1 miliar | USD 124,8 miliar | 90,63% |
Sumber: Perhitungan CME berdasarkan data World Population in Review.
CME menegaskan bahwa hambatan dagang tidak dapat dihitung dari rasio defisit perdagangan terhadap impor. Meski defisit, ekspor, dan impor memang dipengaruhi oleh kebijakan tarif dan non-tarif, angka-angka tersebut tidak secara langsung mencerminkan keberadaan atau tingkat hambatan dagang. Sebaliknya, pendekatan ilmiah untuk menilai hambatan dagang adalah menggunakan indeks seperti International Trade Barrier Index dari Tholos Foundation.
Edisi terbaru indeks tersebut akan diluncurkan oleh CME dan Tholos Foundation pada 6 Mei mendatang di Jakarta dalam acara Innovation Summit 2025.
Perang Dagang Dimulai dengan Data Palsu
“Jelas bahwa perang dagang dimulai dengan cara terburuk: data yang direkayasa. Namun, meski reaksi anti-perdagangan tampak masuk akal, itu bukan solusi yang tepat,” ujar Dr. Carmelo Ferlito, CEO CME.
“Era perdagangan bebas terbukti membawa manfaat besar bagi konsumen berupa inovasi, produk yang lebih beragam, dan harga yang lebih terjangkau,” lanjutnya.
Dr. Ferlito, yang juga mengajar di Universitas Prasetiya Mulya dan merupakan profesor tamu di Taylor’s University, menyerukan agar negara-negara yang menolak pendekatan Trump justru mendorong lebih banyak kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan multilateral.
“Kesepakatan perdagangan bebas itu harus dilandasi oleh keyakinan terhadap manfaat global perdagangan bebas, bukan menjadi kedok bagi proteksionisme tersembunyi,” pungkasnya.
Ia juga menyarankan agar Malaysia, sebagai negara dengan posisi strategis di ASEAN, memanfaatkan momentum ini untuk mendorong dua agenda penting:
- Liberalisasi lebih lanjut dalam perdagangan jasa, termasuk kebijakan pergerakan tenaga kerja;
- Merumuskan strategi perdagangan yang lebih agresif dengan Uni Eropa, dengan menantang hambatan non-tarif Uni Eropa yang selama ini tak jauh berbeda dari proteksionisme versi Amerika.
